Menteri AHY Tekankan Kolaborasi dalam Sertifikasi Hakim untuk Keadilan Masyarakat
Ketua MA, Muhammad Syarifuddin, telah memberikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN atas pelaksanaan Pelatihan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang, menekankan pentingnya kolaborasi ini untuk meningkatkan kapasitas hakim dalam menangani isu-isu pertanahan.
DelikAsia.com, (Bogor) | Ketua MA, Muhammad Syarifuddin, memberikan apresiasi tinggi kepada Kementerian ATR/BPN atas inisiatif menyelenggarakan Pelatihan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang. Ia menilai kolaborasi ini penting dalam meningkatkan kapasitas hakim di bidang pertanahan, yang merupakan isu krusial dalam upaya menghadirkan keadilan dan kepastian hukum di masyarakat. Syarifuddin berharap pelatihan ini dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani kasus-kasus pertanahan secara lebih efektif. acara berlangsung di Aula Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN, Cikeas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Rabu (02/10/2024).
“Ini sebuah bentuk kolaborasi antara ATR/BPN dan MA, memberikan pelatihan, memberikan sertifikasi yang tujuannya adalah untuk menyiapkan para hakim seluruh Indonesia untuk lebih menguasai berbagai isu-isu, termasuk penyelesaian sengketa dan konflik dalam urusan pertanahan dan tata ruang,” ujar Menteri AHY dalam sambutannya.
Menteri ATR/Kepala BPN melanjutkan, urusan pertanahan merupakan hal yang mendasar dan telah dinantikan oleh masyarakat, terutama para pencari keadilan. “Semua punya urusan dengan tanah. Kebutuhan kita tidak akan berkurang, pembangunan akan terus berjalan. Oleh karena itu, kehadiran hakim-hakim yang punya kualifikasi di bidang pertanahan dan tata ruang ini akan sangat-sangat dinantikan,” tegasnya.
Selanjutnya Ketua MA, Muhammad Syarifuddin, mengapresiasi Kementerian ATR/BPN atas pelaksanaan sertifikasi hakim di bidang pertanahan dan tata ruang. Dalam pelatihan ini, terdapat 80 hakim sebagai peserta, yang terdiri dari 61 hakim Peradilan Umum dan 19 hakim Peradilan Tata Usaha Negara.
“Harapan saya pelatihan sertifikasi hakim pertanahan dan tata ruang ke depan terus berlanjut karena kalau satu orang hakim ada di satu Peradilan Umum, harus ada 416 hakim. Kalau satu orang hakim di setiap Peradilan Tata Usaha Negara, artinya ada 30 orang hakim,” tutur Ketua MA.
Adapun pelatihan ini dilakukan dengan metode blended learning atau secara mandiri dan tatap muka dengan total 109 jam pelajaran yang berlangsung di PPSDM Kementerian ATR/BPN. Materi pembelajaran diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta sejumlah praktisi.
Hadir mendampingi Menteri AHY dalam kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Turut hadir, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Sunarto; Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Suharto; para Ketua Kamar dan Panitera MA; serta Wakil Ketua Komisi II DPR RI Periode 2019-2024 selaku praktisi, Junimart Girsang. [Safar/**]
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar