Menteri Nusron: Kementerian ATR/BPN Dukung Pembangunan Infrastruktur, Siapkan Panitia Pengadaan Tanah

DelikAsia.com, (Jakarta) |  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan segera membentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, setelah mengikuti Rapat Koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pada Selasa (5/11/2024) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Menteri Nusron menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur dan kewilayahan memerlukan dua elemen utama, yaitu tanah dan tata ruang. “Semua pembangunan infrastruktur pasti membutuhkan dua instrumen yang paling penting, yaitu tanah dan tata ruang,” ujarnya dalam rapat koordinasi bersama Menko AHY.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Kendalikan Inflasi, Mendagri Minta Pemda Gencarkan Langkah Intervensi

110 Redaksi

Terdapat empat fokus utama dalam pengembangan infrastruktur yang akan didorong oleh pemerintah, antara lain:

1. Infrastruktur yang berorientasi pada connectivity, seperti pembangunan jalan tol dan pelabuhan.
2. Infrastruktur yang mendukung swasembada tanah.
3. Infrastruktur yang berhubungan dengan swasembada energi.
4. Infrastruktur yang mendukung hilirisasi.

Menurut Menteri Nusron, untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur tersebut, langkah pertama yang akan diambil oleh Kementerian ATR/BPN adalah mempersiapkan Panitia Pengadaan Tanah yang akan menangani proses pengadaan lahan. Ia juga menjelaskan bahwa dalam pengadaan tanah terdapat dua sumber utama, yaitu tanah negara dan tanah yang tidak terkelola atau telantar. Jika dalam proses pengadaan terdapat tanah milik masyarakat, maka akan diterapkan mekanisme ganti untung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Sambut Kedatangan Sultan Brunei Darussalam, Menteri Basuki Pastikan Kelancaran Penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42

126 Redaksi

Menko AHY menambahkan, bahwa pembangunan infrastruktur yang efektif memerlukan tanah yang jelas status dan legalitasnya. “Tanah harus dikelola dengan baik, bukan hanya untuk pembangunan fisik, karena tanah itu adalah sumber daya yang besar untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta para pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Dengan persiapan yang matang dalam pengadaan tanah, diharapkan pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat berjalan lancar dan mendukung kemajuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.[Safar/**]