
Menlu Retno Marsudi,(Foto: Tangkapan Layar Akun IG Menlu). DelikAsia.com, (Jakarta) | Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi melakukan kunjungan kerja ke Brussel, Belgia, tanggal 1 dan 2 Februari. Kegiatan selama di Brussel adalah menghadiri pertemuan EU Indo-Pacific Ministerial Forum ke-3, kemudian menghadiri pertemuan ASEAN-EU Ministerial Meeting ke-24, serta melakukan serangkaian pertemuan bilateral.

Dalam kegiatan forum yang diselenggarakan oleh Uni Eropa sebagai platform dialog untuk membahas isu-isu di kawasan Indo-Pasifik serta upaya untuk meningkatkan kerja sama. Saya hadir di dua pertemuan sebelumnya, pertemuan yang sama, yaitu di Paris pada 2022 dan juga di Stockholm tahun lalu, 2023.
Lanjut Retno Marsudi, di dalam pertemuan yang sekarang ini diminta untuk berbicara di dua kesempatan, yaitu kesempatan pertama pada saat pembukaan di mana hanya beberapa menteri luar negeri yang diminta bicara, termasuk Indonesia dan di kesempatan kedua di sesi Roundtable I yaitu yang membahas mengenai geopolitik dan keamanan.
Adapun materi Pembukaan atau Plenary Opening Session, menlu retno menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi dunia dari tahun ke tahun semakin besar, mulai dari perang di Ukraina, situasi Gaza, rivalitas kekuatan besar yang terus berlanjut, hingga kesenjangan kapasitas antar-negara yang menghambat pencapaian SDGs.

“Saya tekankan bahwa yang diperlukan dari Forum ini adalah penguatan kolaborasi, kerja sama, dan kemitraan untuk memajukan kesejahteraan dan stabilitas di Indo-Pasifik. Saya sampaikan kita tidak ingin melihat kawasan Indo-Pasifik menjadi medan rivalitas. Yang kita inginkan adalah Indo-Pasifik sebagai pusat pertumbuhan.
Itulah mengapa ASEAN di bawah keketuaan Indonesia tahun lalu menjadikan kolaborasi di Indo-Pasifik sebagai prioritas, termasuk melalui penyelenggaraan ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) dan memperkuat hubungan dengan Pacific Islands Forum (PIF) dan Indian Ocean Rim Association (IORA).”
Retno menekankan, bahwa kerja sama di Indo-Pasifik harus inklusif, konkret, dan berpegang teguh pada hukum internasional dan paradigma kolaborasi. Prinsip-prinsip ini tertuang di AOIP sebagai panduan ASEAN dalam menavigasi dinamika di kawasan dan berinteraksi dengan mitranya dari luar kawasan.
Dan saya juga sebutkan di AMM Retreat di Luang Prabang, Laos, yang diselenggarakan 29 Januari lalu bahwa ASEAN sepakat untuk melanjutkan pengarusutamaan AOIP di semua mekanisme ASEAN. UE adalah mitra penting bagi Indonesia dan juga bagi ASEAN dalam mewujudkan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera, terangnya.
Masih kata Menlu RI, Retno menyampaikan bahwa ASEAN dan UE harus berada di garda depan dalam menjaga konsistensi menghormati hukum internasional guna mencegah the mighty takes all. Hal ini termasuk di dalam isu Palestina di mana lebih dari 7 dekade bangsa Palestina terus menghadapi ketidakadilan.
“Saya menegaskan di dalam pernyataan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam dan akan terus membantu perjuangan bangsa Palestina mendapatkan haknya apa pun tantangan yang harus dihadapi dan saya menyerukan kepada UE untuk menggunakan nurani menghentikan kekejaman di Palestina. Sebagai pendukung hukum internasional, Uni Eropa harus konsisten dalam isu Palestina karena konsistensi antara nilai dan perbuatan menunjukkan moralitas kita yang sesungguhnya.”
Pernyataan tegas Menlu RI, Tak sampai disitu saja, materi di pembukaan yang sudah disampaikan, retno juga diminta bicara di sesi Roundtable I yaitu mengenai geopolitik dan keamanan. Di sesi ini saya tekankan beberapa hal.
Pertama, Indonesia dan ASEAN berkomitmen untuk terus menjadi kontributor utama dalam menciptakan dan menjaga perdamaian serta kemakmuran di Indo-Pasifik. ASEAN telah memiliki konsep yaitu AOIP dan ASEAN juga telah mulai mengimplementasikannya pada saat keketuaan Indonesia di ASEAN tahun lalu.
Saya tekankan juga bahwa ASEAN membuka pintu untuk bermitra dengan semua pihak termasuk dengan Uni Eropa. Dan saya jelaskan mengenai prioritas-prioritas kerja sama yang diinginkan ASEAN sesuai AOIP, yaitu konektivitas, infrastruktur, pencapaian SDGs, perdagangan, dan investasi.
Yang kedua yang saya tekankan di dalam Roundtable yang pertama ini adalah ASEAN dan EU adalah mitra dalam “safeguarding” penghormatan terhadap hukum internasional dan multilateralisme. Hal ini juga disebut oleh HRVP Josep Borrel pada saat pembukaan dan saya tekankan kembali dalam intervensi saya. Penghormatan terhadap hukum internasional ini harus berlaku untuk semua isu, baik Ukraina maupun Palestina dan Gaza. Konsistensi dalam penerapan kembali saya tekankan.
Dari beberapa materi yang telah diutarakan, menlu retno turut mengikuti Pertemuan besar kedua, dan acara yang saya hadiri adalah ASEAN-EU Ministerial Meeting ke-24. Dalam Pertemuan tersebut, retno hanya menyampaikan dua hal utama.
Pertama, ASEAN-UE harus menjadi mitra untuk kemakmuran. Saya sampaikan bahwa semua data menunjukkan bahwa EU adalah salah satu mitra penting ASEAN. Dengan lebih dari 650 juta penduduk, ASEAN juga merupakan mitra penting bagi Uni Eropa. Karakter ekonomi ASEAN dan Uni Eropa adalah saling melengkapi.
Dalam pertemuan, saya juga menyampaikan concern terkait kebijakan Uni Eropa yang dapat menghalangi kemitraan dengan ASEAN, misalnya terkait kelapa sawit dan EUDR (EU Deforestation Regulation). Saya tekankan bahwa ASEAN juga peduli dengan kelestarian lingkungan dan pendekatan yang diambil haruslah saling membantu, bukan menghukum. Saya menekankan bahwa standar “one-size fits all” tidak dapat diberlakukan. Jika tujuannya adalah untuk memperkuat kerja sama, maka pilihannya hanya satu yaitu saling bekerja sama, saling membantu, dan menghindari isu sustainability digunakan untuk alat proteksi di dalam perdagangan.
Hal kedua yang saya sampaikan adalah bahwa ASEAN dan Uni Eropa harus menjadi mitra perdamaian dan stabilitas. Saya sampaikan bahwa dunia saat ini sudah penuh dengan konflik dan tidak perlu menambah konflik baru. Sekali lagi saya tekankan pentingnya penghormatan terhadap prinsip, nilai, dan hukum internasional secara konsisten.
Kata Retno, Saya menyampaikan apresiasi atas dukungan Uni Eropa terhadap AOIP yang mencerminkan komitmen kita untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di Indo-Pasifik. Saya menekankan bahwa semua orang memiliki hak sama untuk dihormati dan dilindungi termasuk bangsa Palestina. Bangsa Palestina memiliki hak yang sama untuk hidup dan untuk memiliki negara.
Di dalam kesempatan itu Indonesia juga menyampaikan appeal agar negara-negara yang menunda (pause) dukungan keuangan ke UNRWA untuk dapat mempertimbangkan kembali posisinya. Jangan sampai keputusan tersebut menjadi “collective punishment” kepada rakyat Palestina. Indonesia mendukung dibentuknya investigasi yang independen, kredibel, dan transparan untuk membuktikan tuduhan yang disampaikan kepada sejumlah pekerja UNRWA secara appropriate.
Di akhir pernyataan, saya ajak semua untuk gunakan moral compass dalam upaya untuk memperkuat kemitraan bagi terciptanya perdamaian dan stabilitas serta kemakmuran.
Total pertemuan bilateral yang saya lakukan selama dua hari adalah 12 pertemuan, yaitu dengan Menteri Luar Negeri Belgia, Slovenia, Hongaria, Swedia, Rumania, Finlandia, Polandia, Italia, HRVP Uni Eropa, kemudian EU Special Envoy for Afghanistan, kemudian dengan European Investment Bank (EIB), dan juga dengan Commissioner for Crisis Management of the European Commission.
Dalam uraian akhir Menlu Retno, Isu-isu yang dibahas di hampir semua pertemuan bilateral adalah penguatan kerja sama ekonomi termasuk percepatan negosiasi Indonesia-EU CEPA, kemudian kita bahas Isu Palestina, di mana antara lain saya menekankan pentingnya gencatan senjata segera dan dukungan terhadap UNRWA, serta dukungan negara anggota Uni Eropa terhadap aplikasi Indonesia di OECD.
Khusus Dengan EU Special Envoy for Afghanistan, dibahas mengenai upaya untuk membantu Afghanistan utamanya mendorong pemenuhan hak pendidikan bagi perempuan Afghanistan. Sementara dengan European Investment Bank (EIB) dibahas mengenai rencana pembentukan regional representation European Investment Bank untuk Asia Tenggara dan Pasifik di Jakarta serta implementasi JETP.
Dengan bergulirnya Pertemuan ASEAN-EU Ministerial Meeting menghasilkan “Joint Ministerial Statement, 24th ASEAN-EU Ministerial Meeting“. Negosiasi teks statement cukup memakan waktu yang lama terutama terkait dengan paragraf Palestina dan Gaza. Demikian Uraian Menlu Retno yang dilansir dari Sumber KBRI Kemenlu.[SAFAR/RED].

Tidak ada komentar