
Gambar Ilustrasi Delik Asia, (Cilegon) | Pemerintah Kota Cilegon tengah menghadapi krisis keuangan serius. Defisit anggaran yang dialami tidak main-main: tembus Rp124 miliar. Situasi ini memaksa pemangkasan berbagai program lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

Fakta itu mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara sejumlah OPD dan anggota DPRD Cilegon lintas komisi, Kamis, 19 September 2025.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Cilegon, Tunggul Fernando, menyebut rasionalisasi menjadi jalan keluar paling realistis.
“Melihat situasi APBD dan keputusan TAPD, kami akan mengevaluasi serta merasionalisasi seluruh OPD,” kata Tunggul.

Rasionalisasi ini menyasar berbagai kegiatan, baik yang bersifat strategis maupun rutin. Di tingkat kecamatan, pengurangan anggaran bahkan menyentuh angka Rp2 miliar per kecamatan. Kota Cilegon sendiri memiliki delapan kecamatan.
Sejumlah OPD terimbas langsung. Pemangkasan anggaran terjadi dalam rentang ratusan juta hingga belasan miliar rupiah. Akibatnya, program-program tahunan tidak lagi berjalan sesuai rencana.
Salah satunya, program DPWKel Salira yang biasanya dijalankan dalam tiga termin, kini hanya sanggup direalisasikan satu termin saja.
Kondisi ini membuat Kelompok Masyarakat (Pokmas) harus memutar otak. Dengan anggaran yang tersisa, mereka tetap dituntut menjaga dan memperbaiki fasilitas lingkungan di tingkat RW dan RT.
Pemangkasan besar-besaran ini menjadi sinyal keras bahwa pengelolaan fiskal Pemkot Cilegon sedang tidak baik-baik saja.[Feby/Red/**]

Tidak ada komentar