Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Bhumi ATR/BPN Dikenal Dunia Internasional
DelikAsia.com, (Jakarta) | Bhumi ATR/BPN, platform geospasial yang dikembangkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), kini semakin populer dan banyak diperbincangkan. Dikenal sebagai sarana yang memudahkan masyarakat mengakses data geospasial terkait pertanahan, platform ini pertama kali direncanakan pada tahun 2010 dan diluncurkan pada 2012. Baru-baru ini, Bhumi ATR/BPN menerima apresiasi internasional dalam pertemuan ahli geospasial di Bali.
Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Herjon Panggabean, mengungkapkan bahwa platform ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses peta interaktif, serta alat pencarian lokasi dan informasi geospasial secara langsung. “Kami ingin masyarakat dapat dengan mudah mengakses peta yang interaktif, memiliki alat pencarian lokasi dan informasi geospasial yang berguna bagi kehidupan mereka,” jelas Herjon.
Sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bhumi ATR/BPN bertujuan memberikan akses transparan terhadap informasi pertanahan. Fitur utama dari platform ini adalah kemampuan bagi masyarakat untuk memeriksa dan melihat peta bidang tanah mereka berdasarkan sertifikat yang dimiliki. Hal ini penting untuk memastikan kesesuaian lokasi dan bentuk tanah dengan yang tertera di sertifikat.
Selain itu, Bhumi ATR/BPN juga menampilkan informasi tentang Zona Nilai Tanah (ZNT), yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui rentang nilai tanah di sekitar lokasi mereka. “Kami memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengecek posisi, bentuk, dan informasi terkait tanah mereka. Jika ada perbedaan, masyarakat bisa langsung melapor ke Kantor Pertanahan setempat atau melalui #TanyaATRBPN,” tambahnya.
Namun, untuk menggunakan platform ini, masyarakat diminta untuk menyetujui disclaimer yang tampil, yang bertujuan mengingatkan tentang pentingnya keakuratan informasi yang disediakan. Bhumi ATR/BPN tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat umum, tetapi juga bagi profesional, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengakses data spasial mengenai tata ruang dan pertanahan. Dengan demikian, platform ini berpotensi meningkatkan efisiensi dalam pemerintahan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Bhumi ATR/BPN juga mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dengan mengedepankan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah, misalnya, dapat memanfaatkan data ini untuk penetapan pajak tanah dan berbagai kebijakan terkait.
Pihak Kementerian ATR/BPN menyampaikan apresiasi atas penggunaan Bhumi ATR/BPN oleh masyarakat dan berharap agar platform ini dapat terus diperbaiki berdasarkan masukan yang diterima. “Bhumi ini sudah menjadi alat penting bagi kami dalam memantau dan mengevaluasi kinerja kami. Kami juga mengimbau pemilik sertifikat tanah untuk memastikan data mereka ter-plotting di Bhumi ATR/BPN. Jika belum, mereka bisa melakukan swaplotting atau menghubungi Kantor Pertanahan setempat,” tambah Herjon.
Dengan semakin berkembangnya penggunaan Bhumi ATR/BPN, diharapkan platform ini dapat terus berkontribusi dalam mewujudkan transparansi dan kemudahan akses informasi terkait pertanahan bagi masyarakat Indonesia.[Saf/**]
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar