Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Kunjungi Jaksa Agung, Sepakati Kerja Sama Hukum

DelikAsia.com, (Jakarta) |  Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan silaturahmi dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno pada Jumat, 7 Maret 2025, di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kerjasama antara Kejaksaan Agung dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung pembangunan yang bebas dari pelanggaran hukum.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Pramono Anung menekankan pentingnya pendampingan hukum dari Kejaksaan Agung dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan di Jakarta. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin memastikan semua kegiatan pembangunan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Jakarta saat ini adalah pusat perekonomian global dan epicentrum ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, kami membutuhkan pendampingan hukum yang kuat agar setiap keputusan dan kebijakan yang diambil tidak membuka celah bagi oknum yang bisa memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi,” ujar Pramono Anung.

Gubernur Pramono juga mengungkapkan bahwa Jakarta menyumbang 11% dari PDB nasional, dengan APBD lebih dari Rp 91 triliun, menjadikannya sebagai kontribusi terbesar bagi perekonomian negara. Ia menambahkan, sebagai langkah awal, pihaknya akan melakukan audit untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan transparan dan akuntabel.

Menanggapi permintaan tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan dukungannya. “Kami menyambut baik permintaan pendampingan ini dan berkomitmen untuk terus mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan pembangunan yang sesuai dengan hukum. Setiap hal yang menyangkut aspek hukum akan kami bantu dengan memberikan konsultasi dan pengawasan,” ungkap Jaksa Agung.

Pertemuan ini turut dihadiri oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Asep N. Mulyana, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah, dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali.

Melalui kerjasama ini, diharapkan pembangunan di Jakarta dapat berjalan dengan baik dan bebas dari pelanggaran hukum, serta memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan perekonomian Indonesia.[Safar/**]