Efisiensi Tinggi, 2.161 Kasus Pertanahan Ditangani Kementerian ATR/BPN

DelikAsia.com, (Jakarta) | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat capaian signifikan dalam penanganan kasus pertanahan sepanjang tahun 2024. Dari total 5.973 kasus yang diterima, sebanyak 2.161 kasus berhasil diselesaikan, mencakup 936 sengketa, 32 konflik, dan 1.193 perkara pertanahan.

“Kasus yang berhasil kami selesaikan ini meliputi berbagai jenis sengketa dan konflik, mulai dari konflik individu, konflik dengan korporasi, hingga perkara yang melibatkan negara,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam konferensi pers bertajuk Catatan Akhir Tahun Kementerian ATR/BPN di Aula Prona, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Baca Juga

1 tahun  lalu

Siapkan Perwal, Pemkot Cilegon Bakal Larang Truk Pasir Basah dan Over Tonase Melintas di JLS

76 Redaksi

Klasifikasi Konflik Berdasarkan Intensitas
Menteri Nusron menjelaskan, kasus pertanahan yang ditangani dikelompokkan berdasarkan intensitas konfliknya:

1. Low Intensity Conflict
   Kasus dengan konflik rendah seperti perselisihan antarindividu terkait warisan mendominasi dengan total 5.552 kasus. Penyelesaian umumnya dilakukan melalui mediasi yang berfokus pada solusi personal.
2. High Intensity Conflict
   Konflik yang melibatkan individu dengan korporasi, korporasi dengan negara, atau antar-korporasi mencapai 374 kasus. Contohnya adalah pengambilalihan tanah rakyat oleh perusahaan atau akuisisi tanah negara oleh pihak swasta. “Pendekatan penyelesaian dalam kategori ini lebih kompleks, mengutamakan aspek hukum dan negosiasi,” jelas Nusron.
3. Political Intensity Conflict
   Konflik yang memiliki dampak politik, seperti sengketa tanah terkait proyek infrastruktur, masuk dalam kategori ini. Sebanyak 47 kasus memerlukan pendekatan politik dan diplomasi khusus, termasuk dalam pengadaan jalan tol dan proyek strategis lainnya.

Pendekatan Berbasis Keadilan dan Kepastian Hukum
Menteri Nusron menegaskan, setiap jenis konflik memerlukan strategi berbeda. “Untuk konflik intensitas politik, diplomasi dan komunikasi politik menjadi kunci utama. Sementara itu, konflik dengan intensitas rendah lebih efektif diselesaikan melalui mediasi antarindividu,” ujarnya.

Baca Juga

5 bulan  lalu

Kuliah Umum Lemhannas, Muhadjir Sampaikan Kinerja Pembangunan Manusia di Era Kabinet Kerja

63 Redaksi

Pemetaan intensitas konflik ini dijadikan dasar Kementerian ATR/BPN dalam menyusun kebijakan strategis di masa depan. Menteri Nusron juga berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas penyelesaian konflik pertanahan dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Dukungan Pimpinan dan Media
Turut hadir dalam acara ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; serta 84 awak media nasional. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menegaskan pentingnya kolaborasi untuk mempercepat penyelesaian konflik pertanahan.

Dengan capaian tersebut, Kementerian ATR/BPN optimistis dapat terus meningkatkan kinerja di tahun mendatang untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.[Saf/**]