Bukan Takut AI, Tapi Mengaturnya: Misi Indonesia di Meja BRICS
DelikAsia, (Jakarta) | Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yassierli, menegaskan komitmen Indonesia dalam mengelola transformasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) secara inklusif dan bertanggung jawab untuk mendukung masa depan pekerjaan yang adil dan berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikan dalam Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan BRICS bertema “Artificial Intelligence and the Future of Work” yang digelar di Brasilia, Brasil, Jumat (25/4/2025) waktu setempat.
Menurut Menaker, AI merupakan kekuatan transformasional yang telah mengubah struktur industri dan redefinisi kebutuhan keterampilan tenaga kerja. “AI tidak hanya menciptakan efisiensi dan peluang baru, tetapi juga menimbulkan tantangan ketimpangan jika tidak dikelola dengan baik,” ujar Yassierli.
Ia menekankan bahwa Indonesia mengadopsi pendekatan berbasis masyarakat (people-centric) dalam menghadapi era AI, dengan empat fokus utama: inklusi digital, penyiapan keterampilan, perlindungan sosial adaptif, dan dialog sosial inklusif.
Pertama, Indonesia menempatkan akses terhadap infrastruktur digital dan literasi teknologi sebagai hak dasar. Langkah ini diambil untuk menjamin kelompok rentan, termasuk pekerja informal dan masyarakat pedesaan, tidak tertinggal dalam transformasi digital.
Kedua, pemerintah mendorong modernisasi sistem pelatihan vokasi melalui kemitraan strategis antara sektor industri dan lembaga pendidikan. Menaker menyebutkan bahwa pembangunan Pusat Produktivitas Nasional dengan tema AI tengah berlangsung, dengan peran ganda sebagai pusat riset dan akselerator transformasi dunia kerja.
Ketiga, dalam aspek perlindungan sosial, Indonesia telah meluncurkan skema Asuransi Kehilangan Pekerjaan sebagai respons terhadap disrupsi ketenagakerjaan akibat kemajuan teknologi. Skema ini mengintegrasikan bantuan penghasilan, pelatihan ulang, dan penempatan kembali.
Keempat, dialog sosial antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja menjadi kunci dalam membentuk tata kelola AI yang inklusif dan akuntabel. Pemerintah mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan berbasis teknologi.
Dalam forum tersebut, Indonesia juga menyerukan penguatan kerja sama antarnegara BRICS, khususnya dalam investasi di bidang keterampilan digital, pertukaran kebijakan ketenagakerjaan, tata kelola AI, dan pengembangan inovasi berbasis nilai keadilan dan keberlanjutan.
“Pilihan kita hari ini akan menentukan masa depan pekerjaan. Indonesia memilih untuk melangkah maju dengan tanggung jawab, menjunjung keadilan, dan mengedepankan kolaborasi global,” tutup Menaker.
Biro Humas Kemnaker
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar