Banjir Jadi Langganan, Warga Wates 2 Mengadu ke LKS BMPP Mandiri — Pemerintah Belum Juga Bergerak
Cilegon, (DelikAsia) | Hujan deras kembali mengguyur wilayah Purwakarta, Kota Cilegon. Seperti biasa, warga Lingkungan Wates 2 RT 03 RW 04, Kelurahan Gedong Dalem, kembali cemas. Air yang datang deras dari arah jalan tol meluap ke rumah-rumah warga, meninggalkan lumpur dan genangan yang tak kunjung surut.
Sudah bertahun-tahun mereka mengadu, tapi jawaban yang datang hanya janji dan survei tanpa tindakan nyata. Hingga akhirnya, warga memutuskan meminta bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) BMPP Mandiri) — satu-satunya pihak yang benar-benar datang membantu.
“Kami sudah sering lapor ke kelurahan, ke pengelola tol, bahkan ke pemerintah kota. Tapi hasilnya nol. Begitu kami sampaikan ke BMPP Mandiri, mereka langsung datang tanpa banyak bicara,” ujar Hamzani, Ketua RT 03/04, dengan nada kesal.
Tak menunggu lama, tim LKS BMPP Mandiri turun dengan membawa alat berat untuk mengeruk saluran air yang selama ini menjadi penyebab banjir. Pengerjaan dilakukan bersama warga secara gotong royong, menembus hujan dan lumpur, membersihkan saluran sepanjang 500 meter menuju jembatan arah Metro Villa.
Menurut Mahsus, Humas LKS BMPP Mandiri, aksi tersebut dilakukan semata-mata karena panggilan nurani.
“Kami tidak bisa diam ketika masyarakat butuh. Begitu menerima laporan dari warga, kami langsung turun. Ini bukan soal pencitraan, ini tentang kepedulian. Warga tidak seharusnya dibiarkan berjuang sendirian,” tegasnya.
Warga menuturkan, sejak adanya pembangunan jalan tol yang posisinya lebih tinggi dari area pemukiman, air hujan mengalir deras ke wilayah mereka tanpa jalur pembuangan yang memadai. Setiap hujan deras, rumah-rumah tergenang dan aktivitas warga lumpuh.
“Dulu sebelum ada tol, tidak pernah banjir. Sekarang hujan sebentar saja air langsung masuk rumah. Kami sudah capek menguras air dan lumpur,” kata Mustafa, warga yang rumahnya terendam hampir setiap kali hujan turun.
Aksi cepat LKS BMPP Mandiri membuat warga merasa diperhatikan setelah sekian lama diabaikan. Mereka berharap pemerintah tidak tinggal diam dan segera menindaklanjuti persoalan ini dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2026 agar menjadi program resmi penanganan banjir.
“Kalau lembaga sosial saja bisa langsung turun, masa pemerintah tidak bisa?” sindir Hamzani, senin (10/11).
Melalui aksi tanggap ini, LKS BMPP Mandiri membuktikan bahwa kerja sosial bukan hanya tentang bantuan rutin, tetapi juga tentang kehadiran nyata di saat warga benar-benar membutuhkan.[Feby].
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar