x

Pengembalian Pendahuluan, Alternatif untuk Lancarnya Arus Kas

waktu baca 6 menit
Kamis, 14 Des 2023 12:34 0 36 Redaksi

Kamis, 14 Desember 2023

Oleh: Bambang Jatmiko Kurniawan, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Salah satu faktor yang perlu diperhatikan untuk melihat apakah perusahaan atau suatu bisnis itu bagus dapat dilihat dari cash flow atau arus kas.

Banyak kasus perusahaan atau bisnis yang gulung tikar, padahal keuntungan yang dihasilkan sangatlah besar. Namun, mereka kehabisan arus kas sehingga operasional dihentikan karena perusahaan tidak dapat membayar biaya operasional perusahaan.

Arus kas dapat dilihat pada laporan arus kas yang dibuat perusahaan dalam laporan keuangan perusahaan.

Dalam laporan arus kas ini kita dapat melihat arus kas masuk dan arus kas keluar dari kegiatan operasional, investasi, dan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan.

Oleh karena itu, arus kas yang sehat dapat menunjang operasional perusahaan dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan maka semakin besar pajak yang dibayar oleh perusahaan. Dan ada kemungkinan terjadi kelebihan pembayaran pajak.

Atas kelebihan pembayaran pajak ini, perusahaan dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau lebih dikenal dengan restitusi.

Untuk mengajukan permohonan ini, wajib pajak dapat menggunakan prosedur pemeriksaan atau pengembalian pendahuluan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 209/PMK.03/2021 mengenai Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, pengembalian pendahuluan adalah pengembalian pembayaran pajak yang diberikan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C atau Pasal 17D Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, atau Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN dan PPnBM.

Kelebihan dari pengembalian pendahuluan ini adalah pada jangka waktu penyelesaian permohonannya yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan prosedur pemeriksaan. Prosedur pengembalian pendahuluan ini dapat diberikan kepada Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, atau Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.

Wajib Pajak Patuh

Wajib Pajak Kriteria Tertentu, atau yang lebih dikenal dengan istilah Wajib Pajak Patuh, permohonan pengembalian pendahuluannya diproses paling lama tiga bulan sejak permohonan diterima lengkap untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan satu bulan sejak permohonan diterima lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Untuk mendapatkan penetapan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu paling lambat tanggal 10 Januari ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan penetapan Wajib Pajak Kriteria tertentu adalah sebagai berikut:

(1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT);

(2) Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memiliki izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

(3) Laporan Keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut; dan

(4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Dalam hal wajib pajak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Keputusan Penetapan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu.

Wajib Pajak Persyaratan Tertentu

Wajib Pajak Persyaratan Tertentu meliputi wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan PPh lebih bayar restitusi; wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan PPh lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak seratus juta rupiah; wajib pajak badan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak satu miliar rupiah; atau pengusaha kena pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak lima miliar rupiah.

Penyelesaian permohonan pengembalian pendahuluan untuk Wajib Pajak Persyaratan Tertentu paling lama lima belas hari kerja untuk pengembalian pendahuluan PPh orang pribadi, serta satu bulan untuk PPh badan dan PPN sejak permohonan diterima lengkap. Untuk dapat mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan, wajib pajak harus mengisi kolom pengembalian pendahuluan dalam SPT.

Pengembalian pendahuluan untuk Wajib Pajak Persyaratan Tertentu dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang menjadi pengusaha kena pajak. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh pengusaha kena pajak yang memiliki kelebihan bayar PPN dengan nilai sampai lima milliar rupiah.

Batasan nilai ini mulai berlaku pada 1 Januari 2022. Sebelumnya batasan nilai yang diajukan pengembalian pendahuluan sebesar satu milliar rupiah.

Dengan naiknya batasan ini, tentu menjadi kabar baik bagi para pengusaha kena pajak yang memiliki nilai lebih bayar lebih dari satu miliar rupiah.

Pengusaha Kena Pajak Risiko Rendah

Kriteria terakhir yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu dan ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah.

Pengusaha kena pajak ini meliputi:

Perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;

1.Pengusaha Kena Pajak yang sudah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan;

2.Pengusaha Kena Pajak yang sudah ditetapkan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat;
Pabrikan atau produsen, selain Pengusaha Kena Pajak pada nomor satu sampai empat, yang memiliki tempat untuk melakukan kegiatan produksi;

3.Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai Pasal 9 ayat (2) huruf d Undang-Undang PPN;

* Pedagang Besar Farmasi yang memiliki Sertifikat Distribusi Farmasi atau Izin Pedagang Besar Farmasi dan Sertifikat Cara Mendistribusikan Obat yang Baik;
Distributor Alat Kesehatan  yang memiliki Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan atau Izin Pedagang Besar Alat Kesehatan dan Sertifikat Cara Mendistribusikan Alat Kesehatan yang Baik;
Perusahaan yang dimiliki langsung oleh Badan Usaha Milik Negara dengan kepemilikan sahamnya lebih dari lima puluh persen yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Negara induk.

Untuk dapat ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah, sembilan jenis Pengusaha Kena Pajak di atas harus mengajukan permohonan penetapan. Dan untuk mengajukan permohonan tersebut, pengusaha kena pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut.

Pertama, sudah menyampaikan SPT Masa PPN selama dua belas bulan terakhir.

Kedua, tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Ketiga, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Ketika Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah melakukan kegiatan tertentu dan terdapat kelebihan pembayaran pajak, maka Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah tersebut dapat mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan melalui SPT Masa PPN pada masa kegiatan tertentu tersebut dilakukan.

Yang dimaksud kegiatan tertentu yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak berisiko rendah adalah kegiatan yang meliputi ekspor barang kena pajak (BKP) berwujud; penyerahan BKP dan/atau jasa kena pajak (JKP) kepada Pemungut PPN; penyerahan BKP dan/atau JKP yang PPN-nya tidak dipungut; ekspor BKP tidak berwujud; dan/atau ekspor JKP.

Permohonan pengembalian pendahuluan yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah akan diproses paling lama selama satu bulan sejak permohonan diterima. Hal ini tentu saja sangat membantu para Pengusaha Kena Pajak.

Dengan waktu yang relatif singkat, setelah dilakukan penelitian oleh DJP, kelebihan pembayaran pajak yang memenuhi persyaratan akan dikembalikan kepada Pengusaha Kena Pajak. Hal ini memberikan alternatif buat pengusaha dalam menjaga arus kas perusahaannya. Menarik bukan?

 

 

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x