Mendagri Tito Konsolidasikan Kepala Daerah untuk Dukungan Pendidikan
DelikAsia.com, (Jakarta) | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera menggelar pertemuan dengan kepala daerah guna mendukung penguatan pendidikan dasar dan menengah. Rencana ini muncul setelah Mendagri berdiskusi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengenai sejumlah isu penting dalam sektor pendidikan.
Dalam pertemuan tersebut, Mendagri menyampaikan bahwa fokus utama pembahasan mencakup sejumlah masalah mendasar yang dihadapi dunia pendidikan, seperti Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), perbaikan sarana dan prasarana sekolah, kualitas guru, dan juga peran sekolah swasta. Rencana pertemuan ini juga akan melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas Pendidikan, serta Inspektorat Daerah untuk memastikan kebijakan berjalan dengan baik di tingkat daerah.
“Nanti kami akan melaksanakan Zoom Meeting bersama Mendikdasmen dengan semua stakeholder di wilayah. Tujuannya adalah memastikan kebijakan pendidikan dapat diimplementasikan dengan tepat di daerah,” ujar Mendagri di hadapan awak media usai pertemuan di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Jumat (31/1/2025).
Mendagri menegaskan pentingnya koordinasi antara Kemendagri dan Kemendikdasmen, mengingat pendidikan dasar dan menengah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah (Pemda). Dalam hal ini, kebijakan seperti SPMB harus dipahami dan dijalankan oleh Pemda sebagai pelaksana utama di lapangan.
“Kami juga akan mendukung implementasi kebijakan ini agar Pemda dapat menjalankannya dengan baik. Selain itu, kami akan memonitor dan mengawasi pelaksanaannya,” tegas Tito.
Salah satu perhatian utama dalam pertemuan tersebut adalah dukungan Pemda terhadap sekolah swasta. Mendagri menyebutkan bahwa Kemendagri akan memetakan daerah-daerah yang sudah memberikan bantuan atau hibah kepada sekolah swasta, serta daerah yang belum melakukannya. Kebijakan ini akan mempertimbangkan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Kemendagri juga berencana untuk memublikasikan informasi terkait daerah yang telah menyalurkan bantuan, agar publik dapat menilai seberapa besar perhatian kepala daerah terhadap pendidikan, baik di sekolah negeri maupun swasta. “Publik harus tahu kepala daerah mana yang perhatian terhadap pendidikan anak-anak, baik yang di sekolah negeri maupun swasta,” tandasnya.
Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan Peraturan Mendikdasmen tentang SPMB yang sudah disetujui oleh Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Menurutnya, pelaksanaan kebijakan tersebut memerlukan dukungan penuh dari Pemda, terutama dalam alokasi anggaran daerah untuk mendukung sekolah-sekolah swasta.
Mendikdasmen mengucapkan terima kasih atas komitmen Mendagri yang siap membantu sosialisasi dan pelaksanaan teknis kebijakan tersebut, terutama kepada kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kebijakan ini diharapkan bisa memperkuat sektor pendidikan Indonesia dengan melibatkan seluruh stakeholder di tingkat daerah.[Saf/**]
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar