
DelikAsia.com, (Jakarta) | Untuk memperkuat konektivitas transportasi antarwilayah, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan penandatanganan terpadu perjanjian kerja sama penyelenggaraan pelayaran perintis dan kewajiban pelayanan publik (PSO) angkutan laut tahun anggaran 2025 di Jakarta, Rabu (31/12).

Kegiatan PSO ini mencakup subsidi angkutan laut penumpang kelas ekonomi serta pengangkutan barang untuk memastikan aksesibilitas transportasi ke daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (T3P). Selain itu, subsidi ini bertujuan mengurangi disparitas harga antarwilayah, mendukung distribusi barang pokok, serta menunjang kebijakan swasembada nasional.

Target Penyelenggaraan Tahun 2025:

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Hartanto, menegaskan bahwa langkah ini akan memastikan kelancaran mobilisasi masyarakat, distribusi barang, dan pengangkutan ternak, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Ia juga mengajak para operator untuk bekerja dengan tanggung jawab dan mengutamakan keselamatan.
Kerja sama ini melibatkan berbagai pihak, termasuk PT PELNI, PT Djakarta Lloyd, PT ASDP Indonesia Ferry, dan sejumlah perusahaan swasta. Kemenhub berharap kolaborasi ini dapat mendorong pemerataan ekonomi dan mengoptimalkan layanan transportasi laut.[Saf/**]

Tidak ada komentar