Kapolri dan Menteri Kehutanan Bahas Penguatan Penanganan Karhutla di Indonesia

Delik Asia, (Jakarta) |  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (24/10). Pertemuan itu membahas sejumlah isu strategis, terutama mengenai optimalisasi sinergi dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai daerah.

“Saya baru saja menerima audiensi dari Menteri Kehutanan untuk memperkuat koordinasi dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dalam penanggulangan karhutla,” kata Sigit.

Kapolri menjelaskan, Indonesia kini memasuki musim hujan yang diperkirakan terjadi pada September–November 2025, dengan puncak hujan pada November 2025 hingga Februari 2026. Meski begitu, potensi karhutla masih perlu diwaspadai di sejumlah wilayah.

Menurut laporan BMKG, beberapa daerah seperti Majalengka, Surabaya, Gorontalo, Kupang, dan Sentani masih mengalami panas ekstrem.

Berdasarkan hasil pemantauan hingga 22 Oktober 2025, terdapat 2.517 titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi. Angka ini menurun 833 titik atau 24,8 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

“Wilayah dengan titik hotspot tertinggi berada di Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur,” ujar Sigit. “Kondisi ini dipengaruhi curah hujan rendah, cuaca kering, dan karakteristik lahan gambut yang mudah terbakar.”

Sigit memastikan Polri bersama Kementerian Kehutanan dan sejumlah pihak terkait telah menjalankan berbagai langkah mitigasi. Tahun ini, Polri mencatat 27.621 kegiatan sosialisasi dan 11.949 kegiatan patroli di daerah rawan kebakaran.

Selain itu, telah dibangun 4.032 embung atau kanal air serta 1.457 menara pantau untuk memperkuat pencegahan dini.

“Polri bersama kementerian dan lembaga berkomitmen melakukan langkah cepat, terpadu, dan berkesinambungan dalam menghadapi ancaman karhutla,” ucap Sigit.

Langkah itu dimulai dari peningkatan kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana, serta pendirian Posko Tanggap Darurat Terpadu di kawasan rawan.

Polri juga mengembangkan sistem peringatan dini (early warning system) lewat Geospatial Analytic Center (GAC). Sistem ini terintegrasi dengan sejumlah aplikasi instansi lain seperti SiPongi (Kemenhut), Fire Danger Rating System, Himawari (BMKG), dan TMAT (KLHK).

Selain patroli darat, Sigit menyebut ada patroli udara terpadu melibatkan TNI, BPBD, Manggala Agni, dan masyarakat peduli api untuk memantau serta memverifikasi titik panas secara real time. Jika ditemukan titik api, tim segera melakukan pemadaman baik melalui jalur darat maupun operasi modifikasi cuaca.

Selain pencegahan, Polri juga menegakkan hukum secara tegas. Sejak Januari hingga 23 Oktober 2025, 86 kasus karhutla ditangani dengan 83 tersangka perorangan.

“Modusnya kebanyakan pembakaran lahan untuk kepentingan usaha, terutama perkebunan,” jelas Sigit.

Ia menegaskan, pembukaan lahan dengan cara membakar merupakan pelanggaran hukum dan dapat mengancam keselamatan banyak orang.

“Saya mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena selain merusak lingkungan, juga membahayakan kesehatan dan keselamatan,” tutupnya.[Red/**]