Wamen Diana: Kementerian Pekerjaan Umum Fokus Pengendalian Inflasi melalui Infrastruktur
DelikAsia.com, (Jakarta) | Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmennya untuk mendukung pengendalian inflasi melalui pembangunan infrastruktur yang dapat mengurangi biaya produksi dan memperlancar distribusi barang, yang pada gilirannya akan menekan biaya logistik.
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, mengungkapkan hal tersebut dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (31/1). Diana menjelaskan, penyediaan infrastruktur terkait sumber daya air, seperti air baku, irigasi, dan air bersih, dapat berkontribusi besar dalam menurunkan biaya produksi dan harga pangan. “Infrastruktur ini sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan, yang pada akhirnya akan menurunkan harga pangan,” ujar Diana.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian PU telah menyelesaikan 53 bendungan dari target 61 bendungan yang direncanakan. Delapan bendungan lainnya diharapkan selesai pada tahun 2025. Dengan selesainya seluruh bendungan ini, Indonesia akan memperoleh tambahan luasan irigasi yang berasal dari bendungan seluas 396 ribu ha, kapasitas air baku tambahan sebesar 52 m3/detik, dan potensi pembangkit listrik sebesar 255 MW. Selain itu, bendungan-bendungan tersebut juga berfungsi untuk pengendalian banjir, konservasi air, serta mendukung sektor pariwisata.
Dalam periode 2015-2024, Kementerian PU juga berhasil menyelesaikan pembangunan irigasi seluas 1,24 juta ha dan rehabilitasi irigasi seluas 4,62 juta ha. Saat ini, luas total irigasi di Indonesia mencapai 7,5 juta ha, dengan peningkatan signifikan pada sawah yang mendapatkan air irigasi dari bendungan. Dari sebelumnya hanya 11% atau 825 ribu ha pada tahun 2014, kini meningkat menjadi 19% atau 1,4 juta ha di tahun 2024.
Di sektor konektivitas, Kementerian PU juga telah menyelesaikan pembangunan jalan tol baru sepanjang 2.432 km dan jalan nasional non-tol baru sepanjang 5.999 km antara 2015 hingga 2024. Pada tahun 2024, Kementerian PU berhasil menuntaskan penanganan jalan daerah sepanjang 3.139 km dan pembangunan 2.682 meter jembatan sesuai dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Selain itu, pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti normalisasi sungai dan pengaman pantai juga dilakukan untuk mengurangi risiko bencana banjir yang dapat mengganggu distribusi barang dan merusak perekonomian. Dalam periode yang sama, Kementerian PU telah membangun infrastruktur pengendali banjir dan pengaman pantai sepanjang 2.041 km untuk melindungi kota-kota pesisir yang menghadapi masalah abrasi dan erosi.
Wamen Diana juga menekankan pentingnya program padat karya yang melibatkan masyarakat setempat dalam pembangunan infrastruktur sederhana. Program ini telah menyerap 4,12 juta tenaga kerja pada periode 2020-2024 dan diharapkan dapat terus meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama di desa.
Namun, Diana juga menyampaikan tantangan terkait kebijakan anggaran 2025, di mana Kementerian PU diminta untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar 80%. Ia mengkhawatirkan kebijakan ini dapat berdampak pada kelancaran distribusi barang, pembangunan infrastruktur, pemeliharaan, dan penyerapan tenaga kerja. Diana berencana melakukan diskusi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan untuk mencari solusi terhadap tantangan ini.
Turut hadir mendampingi Wamen Diana dalam pertemuan tersebut, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Bob Arthur Lombogia.[Safar/**]
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar