
Jakarta, (Delik Asia) | Pertumbuhan industri film nasional yang kian produktif belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan fondasi ekosistem yang memadai. Di balik peningkatan jumlah produksi dan capaian penonton, sejumlah persoalan mendasar dinilai masih membayangi perkembangan perfilman Indonesia.

Pendiri Jaya Center Foundation sekaligus Pembina Jakarta Millennial Film Festival 2026, Budi Mulyawan, menilai industri film nasional saat ini tumbuh pesat namun belum ditopang sistem yang kokoh dan berkelanjutan.
Menurutnya, film memiliki peran strategis yang jauh melampaui fungsi hiburan semata. Ia menekankan bahwa film dapat menjadi sarana edukasi, diplomasi budaya, komunikasi sosial, hingga motor penggerak ekonomi kreatif dan pariwisata.
“Film bukan sekadar tontonan, tetapi juga medium pembentuk kesadaran publik. Ia mampu memperkenalkan identitas bangsa sekaligus menggerakkan sektor ekonomi. Potensi ini tidak boleh disia-siakan,” ujar Budi, Kamis (2/4/2026).

Namun, potensi besar tersebut dinilai belum diiringi dengan tata kelola yang kuat. Secara regulasi, Indonesia telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala di lapangan.

Budi menyoroti sejumlah persoalan klasik yang belum terselesaikan, mulai dari maraknya pembajakan, distribusi film yang belum merata, hingga minimnya perlindungan bagi pelaku industri skala kecil.
Ia juga menyinggung peran Badan Perfilman Indonesia (BPI) yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak industri. Menurutnya, BPI perlu tampil lebih adaptif dan progresif dalam menjembatani kepentingan pelaku industri, pemerintah, serta pasar global.
Dalam momentum Kongres ke-4 BPI April 2026, ia berharap lahir kepemimpinan baru yang memiliki visi kuat dan keberanian melakukan pembenahan menyeluruh dari hulu hingga hilir.
Selain itu, tantangan lain yang turut disorot adalah dominasi film asing yang didukung kekuatan modal dan promosi besar, serta keterbatasan jumlah layar bioskop nasional yang masih jauh dari ideal untuk negara sebesar Indonesia.
“Kita masih menghadapi ketimpangan akses. Ini bukan hanya isu industri, tetapi juga menyangkut keadilan budaya bagi masyarakat di berbagai daerah,” katanya.
Kondisi tersebut berdampak pada banyak sineas, terutama generasi muda, yang kerap terkendala akses pendanaan dan distribusi. Padahal, potensi talenta kreatif Indonesia dinilai sangat besar dan kompetitif di tingkat global.
Sebagai upaya memperkuat ekosistem, Jaya Center Foundation kembali menggelar Jakarta Millennial Film Festival 2026 untuk wilayah Jawa dan Bali. Festival ini akan berlangsung sepanjang April hingga Agustus 2026, menghadirkan rangkaian workshop serta kompetisi film pendek.
Pembukaan dijadwalkan pada 19 Juni 2026 di Gedung Kesenian Jakarta, sementara malam puncak akan digelar Agustus 2026 di Jakarta International Velodrome, bertepatan dengan peringatan hari jadi Kota Jakarta dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Mengusung tema “Millennial dan Bela Negara”, festival ini diarahkan untuk mendorong kesadaran generasi muda bahwa film dapat menjadi instrumen perjuangan modern dalam membentuk karakter dan identitas bangsa.
Peserta festival terbuka bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum di wilayah Jawa dan Bali, sebagai ruang inklusif untuk melahirkan sineas-sineas baru.
Di tengah capaian positif seperti meningkatnya pangsa penonton film nasional, Budi mengingatkan agar euforia tersebut tidak menutupi persoalan struktural yang masih perlu dibenahi.
“Antusiasme publik sudah tinggi. Tantangannya adalah membangun sistem yang mampu menopang pertumbuhan ini secara berkelanjutan. Jika tidak, kita berisiko hanya menjadi pasar besar bagi film asing,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Budi berharap Kongres ke-4 BPI dapat menghasilkan kepemimpinan yang mampu membawa perubahan signifikan bagi kemajuan perfilman nasional secara menyeluruh.
“Semoga kongres ini melahirkan kepengurusan yang visioner dan berani melakukan terobosan demi masa depan perfilman Indonesia,” tutupnya.(*/Red)







Tidak ada komentar