
DelikAsia.com, (Semarang) | Kementerian Pekerjaan Umum terus mendorong peran aktif pakar dan akademisi untuk mempercepat penerapan Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC) di Indonesia, terutama di sektor hunian vertikal. Menurut Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, transformasi bangunan gedung, termasuk rumah susun vertikal, bukan hanya bertujuan memenuhi standar kelayakan fungsi, tetapi juga untuk mencapai visi Indonesia menuju Bangunan Gedung Nol Emisi (Net Zero Emission) pada tahun 2060.

“Saya berharap kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, akademisi, praktisi, industri, dan masyarakat dapat mempercepat penerapan hunian vertikal cerdas,” kata Diana dalam acara Simposium Smart Vertical Housing yang diselenggarakan di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu (9/11).

Peraturan mengenai BGH telah diatur dalam PP No. 16 Tahun 2021 dan Permen PUPR No. 21 Tahun 2021. Pemerintah juga telah menetapkan roadmap pembinaan BGH 2023-2028 untuk memastikan penerapan BGH di seluruh Indonesia, baik untuk rumah susun yang dibangun pemerintah maupun swasta.


Sebagai contoh, gedung Kementerian Pekerjaan Umum telah menerapkan BGH dengan teknologi seperti solar cell, smart parking, motion sensor untuk lampu, serta pemanfaatan kembali air hujan. Penerapan ini telah menghemat energi sekitar 35% dan mengurangi penggunaan air hingga 83% selama musim hujan. Gedung Kementerian Pekerjaan Umum juga telah meraih penghargaan ASEAN Best Practice Award dan Building Hemat Energi Nasional.
Selain itu, proyek BGH juga diterapkan di beberapa lokasi lain, seperti Pasar Renteng di NTB, Pasar Legi di Surakarta, dan Masjid Istiqlal Jakarta, yang berhasil menghemat energi, air, dan mengurangi emisi karbon secara signifikan.[Saf/**]

Tidak ada komentar