Percepat Pendaftaran Tanah di Sumut, Menteri Nusron Serahkan 875 Sertipikat Tanah

waktu baca 2 menit

Kamis, 8 Mei 2025 08:55 0 66 Redaksi

Delik Asia, (Medan) | Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan 875 sertipikat tanah dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Rabu (7/5). Penyerahan dilakukan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Pengelolaan Pertanahan dan Tata Ruang yang digelar di Kantor Gubernur Sumut.

Dalam sambutannya, Nusron menyatakan bahwa percepatan pendaftaran tanah menjadi agenda prioritas nasional, termasuk di Sumut. Saat ini, capaian sertifikasi tanah di provinsi tersebut baru menyentuh angka 46 persen.

“Target kami, dalam empat tahun ke depan minimal 70 persen tanah di Sumut harus sudah terdaftar dan bersertipikat,” tegas Nusron di hadapan kepala daerah dan jajaran pejabat pertanahan.

Adapun 875 sertipikat yang diserahkan meliputi:

215 sertipikat aset Pemerintah Provinsi Sumut,
314 sertipikat barang milik daerah kabupaten/kota,
64 sertipikat milik desa,
18 sertipikat rumah ibadah (gereja),
1 sertipikat milik negara (UIN Sumatera Utara),
dan 61 sertipikat tanah wakaf.

Salah satu penerima sertipikat, Nurhayati, Rektor UIN Sumatera Utara, menyambut baik upaya ini. Ia menyebut aset kampusnya di Kabupaten Serdang Bedagai akhirnya memiliki dasar hukum yang sah.

“Alhamdulillah, aset tanah kami kini resmi. Ini hasil kerja keras luar biasa dari semua pihak, khususnya BPN,” ucapnya penuh syukur.

Tak hanya penyerahan sertipikat, kegiatan juga diisi dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Pertanahan dan pemerintah daerah setempat, sebagai bentuk sinergi untuk mempercepat penataan ruang dan legalisasi aset.

Menteri Nusron turut didampingi sejumlah pejabat tinggi ATR/BPN, termasuk Plt. Dirjen Tata Ruang Reny Windyawati, Dirjen Survei dan Pemetaan Virgo Eresta Jaya, serta Kepala Kanwil BPN Sumut Sri Pranoto. Hadir pula Gubernur Sumut Bobby Nasution, jajaran Forkopimda, dan para bupati/wali kota dari seluruh Sumatera Utara.

“Kalau aset negara tidak punya sertipikat, itu artinya rawan konflik dan rawan digugat. Kita ingin negara kuat dimulai dari legalitas tanahnya,” tutup Nusron.

[Safar/**]