x

Pengawasan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2024 Diperkuat

waktu baca 2 menit
Jumat, 17 Jan 2025 23:01 0 30 Redaksi

DelikAsia.com, (Jakarta) |  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menggelar workshop persiapan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2024 di kantor BPK RI, Jakarta. Kegiatan ini berlangsung pada 13–17 Januari 2025 dengan tema “Penguatan Kualitas dan Dampak Hasil Pemeriksaan LKPP/LKKL/LKBUN Tahun 2024 untuk Peningkatan Tata Kelola Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Bebas dari Korupsi.”

Pembukaan workshop dihadiri oleh Ketua BPK Isma Yatun, Wakil Ketua BPK Budi Prijono, serta para Anggota BPK: Nyoman Adhi Suryadnyana, Daniel Lumban Tobing, Akhsanul Khaq, Haerul Saleh, Bobby Adhityo Rizaldi, Fathan Subchi, dan Slamet Edy Purnomo.

Dalam pemeriksaan tahun ini, BPK mengedepankan metodologi risk-based audit (RBA) untuk mengidentifikasi risiko secara komprehensif. Koordinasi lintas tim dan pemanfaatan teknologi seperti standardized and integrated audit process (SiAP) dan big data analytics (BIDICS) menjadi fokus utama dalam memaksimalkan hasil pemeriksaan. Hal ini disampaikan oleh Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing saat membuka acara.

Pada kesempatan tersebut, BPK juga meluncurkan Artificial Intelligence for Data Analytics (AIDA) sebagai bagian dari transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pemeriksaan. Ketua BPK Isma Yatun menekankan pentingnya pengumpulan data dan pengembangan model analitik guna mendukung tata kelola data yang baik.

Selain itu, Wakil Ketua BPK dan para Anggota BPK memberikan arahan strategi pemeriksaan sesuai bidang masing-masing kepada seluruh peserta workshop. Arahan ini bertujuan memberikan panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN Tahun 2024.

Para pimpinan BPK juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pemeriksaan dan menegakkan nilai dasar BPK: integritas, independensi, dan profesionalisme.

Workshop ini turut menghadirkan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkaya pemahaman terkait prioritas pembangunan nasional dan pengembangan transformasi digital pemerintah.

Peserta workshop terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di kantor pusat BPK, serta 2.145 peserta dari tim pokja pemeriksaan LKPP, tim pemeriksa LKPP, LKKL, dan LKBUN Tahun 2024, termasuk unit kerja penunjang dan pendukung.[Bram/**]

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x