LAKSAMANA Soroti Status Net Importir Indonesia, Pertanyakan Arah Kemandirian Industri

Jakarta, (Delik Asia) | Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F. Silaen, menyoroti fenomena Indonesia yang kerap disebut sebagai negara net importir di tengah melimpahnya sumber daya alam. Ia mempertanyakan apakah tingginya angka impor semata disebabkan keterbatasan kapasitas produksi dalam negeri atau ada faktor lain yang turut memengaruhi.

“Apakah ini murni karena kita tidak mampu memproduksi sendiri, atau ada kepentingan tertentu yang memboncengi praktik impor sehingga dilakukan secara sistematis karena lebih menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu? Ini yang perlu dikaji secara jernih,” ujar Silaen kepada awak media di Jakarta, Senin (2/3/2026).
Menurut dia, membangun ekosistem industri nasional memang tidak bisa dilakukan secara instan. Diperlukan konsistensi kebijakan dan keteguhan pemerintah agar tidak tergoda solusi jangka pendek di tengah dinamika ekonomi global.
“Impor sering dijadikan jalan pintas untuk menjaga stabilitas harga dan memenuhi kebutuhan yang belum mampu dikejar produksi lokal. Namun jika terus bergantung pada impor tanpa solusi terukur jangka panjang, ketergantungan itu akan menjadi sistemik,” kata dia.

Baca Juga

3 hari  lalu

Tak Hanya Tingkatkan Gizi Anak Sekolah, MBG Juga Dongkrak Penghasilan Pekerja Pabrik Tahu

26 Redaksi

Ketergantungan Bahan Baku

Silaen menjelaskan, sebagian besar impor Indonesia bukan berupa barang konsumsi, melainkan bahan baku dan barang penolong industri. Sektor otomotif, elektronik, hingga tekstil memang melakukan proses perakitan di dalam negeri, tetapi komponen utama masih didatangkan dari luar.
“Industri hulunya belum kuat. Kita merakit di sini, tetapi nilai tambah terbesar tetap berada di negara produsen komponen,” ujarnya.

Sektor Pangan

Baca Juga

1 tahun  lalu

Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-60 Tahun 2024, Kalapas Yosafat Buka Porsenap

355 Redaksi

Di sektor pangan, ia menilai kesenjangan antara potensi dan realisasi produksi masih menjadi persoalan klasik. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, namun masih mengimpor komoditas strategis seperti beras, gula, daging sapi, dan kedelai.

Menurut Silaen, persoalan tersebut tidak menyentuh akar masalah yang fundamental. Ia menyebut pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibanding peningkatan produktivitas lahan, gangguan cuaca seperti El Nino, hingga tingginya biaya logistik domestik sebagai faktor yang memperparah ketergantungan impor.
“Setiap kali terjadi gagal panen, faktor cuaca sering dijadikan kambing hitam. Padahal yang dibutuhkan adalah pembenahan secara sistemik, menyeluruh, dan solusi permanen,” tuturnya.

Barang Modal dan Teknologi

Silaen juga menyinggung impor barang modal seperti mesin dan teknologi tinggi. Menurut dia, kebutuhan tersebut wajar dalam proses pembangunan industri dan infrastruktur. Namun, kebijakan tidak boleh berhenti pada jargon kemandirian.
“Secara teori, membangun pabrik dan infrastruktur memang membutuhkan mesin berat dan teknologi tinggi. Tapi harus ada peta jalan yang jelas agar kita tidak selamanya bergantung pada impor,” kata dia.

Sektor Energi Dalam sektor energi, Silaen mengingatkan bahwa Indonesia pernah menjadi eksportir minyak dan anggota Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). Kini, Indonesia berstatus net importer minyak, sementara konsumsi bahan bakar terus meningkat dan kapasitas kilang domestik belum mampu memenuhi kebutuhan secara penuh.
“Ketergantungan ini tidak bisa dibiarkan tanpa strategi jangka panjang. Kalau tidak, tekanan terhadap neraca perdagangan akan terus berulang,” ujarnya.

Efisiensi dan Biaya Terselubung

Di sisi lain, ia mengakui bahwa dalam pasar global, sejumlah barang impor memang lebih murah karena diproduksi dalam skala besar. Namun, ia juga menyoroti adanya biaya-biaya tambahan dalam praktik impor yang kerap menjadi perhatian publik.
“Secara teori, impor bisa lebih efisien dari sisi harga dan kualitas. Tapi kita juga tidak boleh menutup mata terhadap berbagai biaya tambahan yang membuat sistem ini tidak sepenuhnya transparan,” kata Silaen.

Ia menegaskan, yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar pembatasan impor, melainkan strategi besar penguatan industri hulu, perbaikan tata kelola, serta keberanian mengambil keputusan jangka panjang demi mendorong kemandirian ekonomi nasional.(*/Red)