x

Ini Syarat Mendirikan Kantor Jaringan Pelayanan Bagi Koperasi Simpan Pinjam

waktu baca 3 menit
Jumat, 19 Apr 2024 18:11 0 16 Redaksi

DelikAsia.com, (Jakarta) |  Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Permenkop UKM) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang telah ditetapkan pada tanggal 16 Juni 2023 dan telah diundangkan di Jakarta pada 20 Juni 2023 juga mengatur tentang pendirian kantor kas. Kantor kas adalah kantor yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana.

Untuk mendirikan kantor jaringan pelayanan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh KSP/KSPPS, yaitu:

  1. Izin usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling singkat 2 (dua) tahun;
  2. Laporan keuangan tahunan Koperasi dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  3. Hasil audit dari akuntan publik dengan opini wajar;
  4. Hasil tingkat pemeriksaan kesehatan yang dinyatakan sehat pada 1 (satu) tahun terakhir;
  5. Anggaran dasar Koperasi;
  6. Riwayat hidup Pengurus dan Pengawas dengan ketentuan:
    1. Tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
    2. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    3. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanbhukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan
    4. Melampirkan surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan    kewenangannya
  7. Peraturan khusus prinsip mengenali pengguna jasa;
  8. Bukti penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  9. Anggota paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang di daerah yang akan dibuka jaringan pelayanan kantor kas;
  10. Modal Kerja minimal sebesar Rp1,5 miliar;
  11. Rencana Kerja Jaringan Pelayanan Kantor Kas paling singkat 1 (satu) tahun yang dilengkapi dengan dokumen:
    1. Rencana penghimpunan dana dari anggota;
    2. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengurus bahwa:
      • Transaksi simpan pinjam tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan koperasi maupun pribadi; dan
      • Tidak mempunyai produk pinjaman kepada masyarakat, termasuk pinjaman secara online,
      • Surat bukti konfirmasi dan permohonan registrasi user pelaporan go anti money laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,
    3. Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama koperasi, dan sarana kerja;
    4. Daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan jaringan pelayanan kantor kas KSP/KSPPS; dan
    5. Sertifikat kompetensi calon kepala jaringan pelayanan kantor kas KSP/KSPPS.

Selain syarat di atas, Permenkop UKM tersebut juga mengatur tentang syarat yang harus dipenuhi oleh calon kepala kantor kas. Calonnya harus memiliki integritas yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai yang mencakup paling sedikit:

    • Tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
    • Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
    • Tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Untuk mengetahui informasi seputar aturan terkait Koperasi dan UKM lainnya, Sobat KUKM dapat mengunjungi IG @KemenkopUKM, YouTube: KemenkopUKMRI, atau dapat menghubungi Call Center 1500 587, 021-5299 2823 atau Whatsapp Center di 0811 1450 587.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x