Delik Asia, (Bandung) | Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Gedung Pakuan, Bandung, Senin (14/7). Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama antara Kementerian BUMN dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka optimalisasi aset negara guna mendukung pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam keterangannya, Menteri Erick menegaskan komitmen Kementerian BUMN untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, termasuk dalam pengelolaan aset strategis milik BUMN seperti lahan Perhutani dan PTPN.
“Kami berkoordinasi dan berkolaborasi mengenai aset-aset BUMN seperti Perhutani dan PTPN untuk memastikan bahwa program pemerintah dapat melindungi rakyat, membuka lapangan pekerjaan, dan mengentaskan kemiskinan,” ujar Erick.
Ia menyampaikan dukungan terhadap langkah Gubernur Dedi Mulyadi dalam mengembalikan fungsi lahan Perhutani yang selama ini telah mengalami alih fungsi menjadi vila dan permukiman liar. Berdasarkan data, sekitar 6.000 hektare kawasan hutan produksi kini telah berubah fungsi, yang berdampak pada kerusakan ekosistem dan meningkatnya risiko bencana hidrometeorologis.
“Kementerian BUMN bersama Danantara mendukung upaya KDM mendorong pengembalian lahan-lahan Perhutani maupun PTPN ke fungsi semula. Hal ini selaras dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto,” kata Erick.
Erick juga menyampaikan kesiapan kementeriannya dalam mendukung relokasi masyarakat terdampak bencana, dengan memanfaatkan lahan BUMN secara tepat guna dan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya pendekatan relokasi yang tidak bersifat sementara, tetapi terintegrasi dengan pembangunan jangka panjang.
“Relokasi bukan hanya soal tempat tinggal, tapi soal keadilan pascabencana. Pemanfaatan lahan BUMN harus kembali ke rakyat dan dimanfaatkan untuk membangun kehidupan yang lebih layak,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Erick turut menyampaikan dukungan atas inisiatif Pemprov Jawa Barat dalam pengelolaan sampah berbasis energi, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Erick, isu pengelolaan sampah perlu ditangani melalui kolaborasi lintas sektor dengan pendekatan inovatif dan efisien.
“Pengelolaan sampah berbasis energi merupakan bagian dari solusi atas tantangan lingkungan yang menjadi arahan Presiden,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, pada 21 Juli 2025 mendatang akan dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian BUMN dan Pemprov Jawa Barat mengenai kerangka kerja sama strategis pengelolaan aset dan pembangunan daerah. Selain itu, akan dibentuk Forum Strategis Pemda Jabar–Kementerian BUMN sebagai wadah koordinasi lintas sektor antara kebijakan pusat dan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Erick juga mengapresiasi rencana Gubernur Dedi Mulyadi untuk menggelar kompetisi antarsekolah sepak bola (SSB) di Jawa Barat, yang akan dimulai dari Kota Depok. Menurut Erick, kegiatan ini dapat menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter generasi muda melalui olahraga.
“Kami mengapresiasi rencana KDM menggulirkan kompetisi antar-SSB. Ini langkah positif untuk membina generasi muda,” ujarnya.
Kementerian BUMN berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus diperkuat demi menjadikan aset BUMN sebagai katalis pembangunan daerah dan menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.[Red/Safar]
Tidak ada komentar