Diskusi Asia Land Forum 2025: Dirjen Penataan Agraria Sebut Kolaborasi Lintas Sektoral Kunci Reforma Agraria
DelikAsia.com, (Jakarta) | Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Yulia Jaya Nirmawati, menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian ATR/BPN semata. Menurutnya, untuk mewujudkan harapan dan cita-cita Reforma Agraria, sinergi antar kementerian dan lembaga lintas sektor sangat dibutuhkan.
“Tentunya Reforma Agraria ini bukan menjadi pekerjaan rumahnya ATR/BPN saja. Kementerian ATR/BPN sangat membutuhkan dukungan, sinergi, dan kolaborasi kementerian atau lembaga lintas sektoral. Semua stakeholder terkait harus bekerja sama, bukan hanya sama-sama bekerja,” ujar Yulia Jaya Nirmawati saat menjadi narasumber dalam Panel Diskusi pada Asia Land Forum 2025 yang berlangsung di Mercure Jakarta Batavia, Rabu (19/02/2025).
Yulia menekankan bahwa kunci untuk mewujudkan Reforma Agraria yang berkeadilan, sekaligus menyelesaikan persoalan tumpang tindih pengelolaan lahan, adalah dengan menghancurkan tembok ego sektoral antar instansi. Menurutnya, koordinasi antara berbagai pihak, baik pemerintah pusat dan daerah, maupun organisasi masyarakat sipil (CSO), akademisi, kelompok masyarakat, dan aparat penegak hukum (APH), sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan reforma agraria.
“Keberhasilan Reforma Agraria tidak terlepas dari harmonisasi kebijakan peraturan dan perundang-undangan yang menjamin kepercayaan hukum. Kepentingannya memang lintas sektor, baik secara vertikal maupun horizontal,” kata Yulia Jaya Nirmawati.
Dirjen Penataan Agraria itu juga menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor ini bertujuan untuk memastikan manfaat Reforma Agraria dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama mereka yang berada di garis depan perjuangan hak atas tanah demi masa depan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
“Keterlibatan dan kolaborasi semua pihak akan memastikan manfaat Reforma Agraria dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Yulia.
Lebih lanjut, Yulia Jaya Nirmawati mengungkapkan bahwa masalah kepemilikan lahan yang terbatas masih menjadi kendala besar bagi peningkatan kesejahteraan petani dan sektor pertanian di Indonesia, yang juga merupakan sektor penyumbang utama penyerapan tenaga kerja dan pendapatan nasional.
Pada kesempatan yang sama, hadir pula sebagai narasumber Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko; Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika; serta perwakilan dari kementerian/lembaga terkait dan akademisi. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Ditjen Penataan Agraria yang mendampingi Yulia Jaya Nirmawati dalam diskusi tersebut.
[Safar/**]
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar