Bahlil Buka Suara: Ada yang Menghambat Proyek DME, Siapa Mereka

Jakarta, (Delik Asia) | Pemerintah menegaskan kembali orientasi strategisnya dalam mentransformasi struktur energi nasional melalui akselerasi hilirisasi sumber daya, dengan menjadikan pengembangan Dimethyl Ether (DME) berbasis batu bara sebagai salah satu pilar substitusi energi rumah tangga. Namun, di balik visi besar tersebut, realisasi kebijakan masih dihadapkan pada kompleksitas struktural, mulai dari tantangan teknologi, dinamika investasi, hingga kesiapan ekosistem industri yang belum sepenuhnya terkonsolidasi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa salah satu rasional utama pengembangan DME adalah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG), yang hingga kini masih menjadi beban signifikan dalam neraca energi nasional.

Menurutnya, persoalan mendasar tidak semata terletak pada ketersediaan sumber daya gas, melainkan pada disparitas karakteristik komposisi gas domestik. Cadangan gas Indonesia didominasi oleh metana dan etana (C1 dan C2), sementara kebutuhan LPG masyarakat bertumpu pada propana dan butana (C3 dan C4) yang ketersediaannya relatif terbatas di dalam negeri.

“Secara cadangan kita kaya, tapi jenisnya berbeda. LPG itu C3 dan C4, sementara gas kita lebih banyak C1 dan C2. Itu yang membuat kita tetap harus impor,” ujar Bahlil dalam forum Sinergi Alumni IPB Untuk Bangsa di Jakarta, Sabtu (2/4/2026).

Sebagai respons strategis atas ketimpangan tersebut, pemerintah mendorong pengembangan proyek hilirisasi batu bara berkalori rendah yang digarap oleh PT Bukit Asam Tbk di kawasan Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Produk DME yang dihasilkan diharapkan mampu menjadi substitusi LPG, khususnya untuk sektor rumah tangga, sekaligus menciptakan nilai tambah dari pemanfaatan sumber daya alam domestik.

Kendati demikian, perjalanan proyek ini tidak sepenuhnya linear. Bahlil mengakui adanya dinamika kepentingan yang sempat memperlambat laju implementasi, terutama terkait kepastian investasi serta perubahan komitmen mitra strategis di tengah proses pengembangan.

Proyek DME sendiri telah dirintis sejak era pemerintahan Joko Widodo, namun berbagai hambatan teknis dan non-teknis menyebabkan proyek tersebut belum mencapai tahap operasional hingga saat ini.

Dalam penegasan terbarunya, Bahlil menyampaikan sinyal kuat bahwa pemerintah akan memperketat pengawalan terhadap proyek-proyek strategis nasional. Ia menegaskan bahwa agenda hilirisasi bukan sekadar program sektoral, melainkan arah kebijakan jangka panjang untuk membangun kedaulatan energi nasional.

“Sekarang kita pastikan proyek strategis seperti ini harus jalan. Tidak boleh lagi ada yang menghambat,” tegasnya.

Dengan meningkatnya tekanan kebutuhan energi domestik serta tingginya ketergantungan pada impor LPG, keberhasilan implementasi proyek DME dipandang sebagai elemen krusial dalam memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi pasar energi global di masa mendatang.(*/Red)