Catatan BNPP di Akhir 2022 (Seri 2): Komitmen Mengawal Pembangunan Batas Negara
DelikAsia.com, (Jakarta),–Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024. Perpres ini sekaligus menebalkan prase membangun Indonesia dari pinggiran, dalam hal ini wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T yang merupakan salah satu komitmen Pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Restuardy Daud, menjelaskan, pada tahun 2022, Pemerintah terus mendorong peningkatan layanan publik sebagai bagian dari pemenuhan standar pelayanan minimal, sekaligus wujud hadirnya negara di perbatasan. Kegiatan pembangunan di 222 Lokasi Prioritas (Lokpri) dengan rincian; 67 berlokasi di darat, dan 155 di laut dilakukan melalui pemenuhan sarana prasarana layanan dasar, peningkatan potensi ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.
Tak hanya itu, BNPP juga telah membentuk sekitar 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang berada di 10 provinsi serta 16 kabupaten dan kota.
“Di bidang Pendidikan, pembangunan layanan dasar meliputi pembangunan sarpras pendidikan antara lain penambahan ruang kelas baru, laboratorium, sarana pembelajaran berbasis teknologi,informasi, dan komunikasi (TIK) dan media,” jelas Restuady, Sabtu (31/12/2022).
Restuardy merinci, di bidang Kesehatan berupa pembangunan dan rehabilitasi RS Umum dan sarana penunjang operasional Puskesmas di Lokpri, serta pembangunan pelayanan dasar kesehatan dan pelayanan kesehatan rujukan. Untuk memperbaiki kualitas lingkungan permukiman, dilaksanakan pembangunan/peningkatan unit rumah swadaya dan pembangunan rumah khusus, pembangunan jaringan SPAM dan jaringan irigasi, pembangunan sumur dalam, dan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Pada aspek energi kelistrikan, terang Restuardy,telah dilakukan pembangunan jaringan distribusi dan sambungan rumah listrik, pembangunan PLTS, penyediaan unit 8 penyaluran BBM Satu Harga, pembangunan 209 titik Tower BTS untuk komunikasi, serta peningkatan jalan strategis desa di kawasan perbatasan sepanjang 1.053 Km.
“Sejalan dengan kebijakan nasional dalam penguatan intervensi stunting, dilakukan pelatihan Penanggulangan Stunting dan dukungan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di Provinsi Riau (Batam) dan Provinsi Kep. Riau (Pekanbaru),”tutur Restuardy.
Restuardy menambahkan, guna memberikan layanan tata kelola pemerintahan, diantaranya telah dibangun sarpras Kantor Camat dan Kantor Desa. Sedangkan pembangunan peningkatan potensi ekonomi dilakukan melalui peningkatan SDM yang terdiri dari pelatihan 60 IKM dan bimbingan teknis 220 wirausaha baru IKM, peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM sebanyak 408 orang, dan 16 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan.
“Serta Revitalisasi 3 Sentra IKM dan Fasilitasi Desain Kemasan IKM pada 13 Produk,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan, salah satu kegiatan di Tahun 2022 adalah penyelenggaraan kegiatan temu pelaku usaha (Business Matching Forum) yang diisi dengan seminar, pameran, dan temu pelaku bisnis bertempat di PLBN Aruk, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalbar.
Tujuannya adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri terutama yang berasal dari UMKM, memperluas jaringan pasar produk unggulan Kabupaten Sambas ke daerah lain dan negara tetangga.
“Serta mendorong percepatan perdagangan dan investasi pada produk-produk dengan nilai ekspor tinggi,” tambah Restuardy.
Dalam rangka membangun konektivitas dan meningkatkan aksesibilitas ke kecamatan lokpri, lanjut Restuardy, dilakukan pembangunan 2 terminal internasional di Motaain Kabupaten Belu dan terminal di Skouw Kota Jayapura. Peningkatan/pembangunan 3 unit bandara (Bandara Sei Bati di Karimun, Bandara Tebelian di Kab. Sintang, Bandara Pilu di Kep Morotai.
Tak hanya itu, pembangunan jalan Strategis Nasional di Papua terkini, dengan kondisi jalan tembus 933,02 Km dari sepanjang 1.098,24 Km rencana jalan perbatasan.
“Pembangunan Jalan Strategis Nasional pada Kawasan Perbatasan di Kalimantan sepanjang 482,63 Km, dengan kondisi Jalan strategis nasional di Kalimantan sudah tembus 2.231,15 Km dari rencana jalan sepanjang 2.294,23 Km,” ungkapnya lagi.
Restuardy juga menuturkan, untuk melihat perkembangan pembangunan PKSN secara terukur telah ditetapkan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) pada 18 PKSN, dengan target nilai rata-rata IPKP di Tahun 2024 sebesar 0,52.
Berdasarkan hasil pengukuran IPKP PKSN Tahun 2021, diperoleh rata-rata sebesar 0,45 (sesuai target), atau terdapat perbaikan dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,44.
“Dari hasil tersebut terdapat 14 PKSN dengan kategori Cukup. Sementara 4 PKSN lainnya masuk kategori Kurang yang perlu perbaikan yang mendasar sesuai fungsi pada masing-masing PKSN,” jelasnya.
Restuardy kembali menerangkan, dalam mendorong ketertinggalan masyarakat perbatasan, BNPP juga menggandeng unsur pentahelix antara lain Pemerintah, Masyarakat, Lembaga Usaha, Akademisi, dan Media. BNPP bersama 11 perguruan tinggi membentuk Forum Perguruan Tinggi untuk Perbatasan (FOPERTAS). Salah satu bentuk kegiatan di tahun 2022 adalah pengembangan inovasi bisnis yaitu Laboratorium Perbatasan (Border Edu Eco-Tourism), sebagai bagian kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis agroekowisata di perbatasan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalbar.
“BNPP juga bersinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengangkat perekonomian masyarakat perbatasan dengan menggulirkan berbagai program pemberdayaan berbasis ekonomi kerakyatan,”jelasnya lagi.
Melalui kerjasama ini, tambah restuardy lagi, telah dilaksanakan antara lain program untuk mendorong ‘muzzaki’ baru melalui bantuan permodalaan bagi UMKM, budidaya ayam petelur di Desa Temajuk. Selain itu, pengadaan jaring tangkap untuk nelayan di Kabupaten Talaud, bantuan pembangunan Listrik Tenaga Surya di Pulau Rondo, serta bantuan makanan kemasan daging kaleng untuk penanggulangan stunting dan bedah rumah tidak layak huni di Lokpri Kota Sabang.
“Untuk membangun sinergitas ekonomi daerah dan desa serta pembangunan kawasan perbatasan dengan pelibatan dunia usaha, BNPP, Kemendagri, dan Kamar Dagang Industri (KADIN) Indonesia membangun Kesepakatan Kerjasama (MoU) untuk mengembangkan perdagangan lintas batas negara,”pungkas Restuardy. [].
Sumber: BNPP
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar