x

Rapat Umum Bamus Suku Betawi 1982: Menuju Sukses DKJ dan Pilkada 2024

waktu baca 2 menit
Minggu, 9 Jun 2024 18:52 0 8 Redaksi

DelikAsia.com, (Jakarta) | Badan Musyawarah Suku Betawi 1982 (Bamus Betawi 1982) mengadakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Hotel Tavia Heritage, Cempaka Putih, Jakarta pada Minggu, 9 Juni 2024. Tema utama acara ini adalah “Menuju Sukses DKJ dan Pilkada 2024.”

Ketua Umum Bamus Betawi 1982, H. Zainuddin, M.H, S.E, dalam sambutan pembukaannya menyatakan bahwa Rapimnas ini bertujuan untuk membahas keputusan-keputusan strategis yang akan diumumkan kepada berbagai pihak, termasuk Gubernur, pimpinan, tokoh masyarakat, media, dan ketua partai politik.

Menurut Zainuddin, Rapimnas ini diadakan untuk menghadapi era baru Jakarta sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dan persiapan menghadapi Pilkada DKI Jakarta pada 27 November 2024.

“Undang-Undang DKJ Nomor 2 Tahun 2024 memberi posisi strategis bagi masyarakat Betawi di Jakarta,” ujar Zainuddin. “Pasal 31 undang-undang ini memberikan prioritas pada kebudayaan Betawi, yang sebelumnya hanya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi. Kini, kebudayaan Betawi mendapat pengakuan nasional dan akan disiapkan badan-badan usaha serta dana abadi untuk mengembangkannya.”

Dengan pengakuan sebagai masyarakat adat asli, orang Betawi kini memiliki hak dan keistimewaan yang diakui secara resmi. “Sebagai putera daerah, kita memiliki hak yang sama dengan daerah lain, termasuk kebutuhan khusus sebagai penduduk asli,” tambahnya.

Zainuddin menekankan pentingnya mempertahankan tradisi dan adat istiadat Betawi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Undang-undang ini juga mengakui warga Betawi sebagai masyarakat adat yang harus memiliki kelembagaan adat.

Selain itu, DKJ memiliki tiga fungsi utama: sebagai pusat perekonomian Indonesia, kota global, dan kawasan aglomerasi. “Kawasan aglomerasi ini memiliki Dewan Kawasan yang diangkat oleh Presiden, serta badan layanan aglomerasi dengan kantor, perangkat, dan bantuan APBN, yang dapat mencari anggarannya sendiri untuk menciptakan iklim kondusif di Jabodetabek,” jelasnya.

Zainuddin juga menyerukan agar putera-putera terbaik Betawi ditempatkan dalam Dewan Kawasan dan badan layanan aglomerasi untuk memaksimalkan manfaat undang-undang ini. “Kami meminta pemerintah daerah untuk menghargai kedudukan strategis orang Betawi di Jakarta dalam penerimaan PNS, beasiswa, penempatan di perusahaan daerah, serta lembaga dan badan Pemda DKI Jakarta,” pungkasnya.[RED/RiS]

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x