Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkapkan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas berbagai program yang dinilai memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan usai dirinya mengikuti pertemuan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, di Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Menurut Melki, pertemuan tersebut membahas sejumlah langkah strategis di sektor perumahan dan penataan kawasan permukiman di NTT, dengan melibatkan seluruh kepala daerah di provinsi tersebut sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan.
Salah satu program yang menjadi sorotan adalah peningkatan skala renovasi rumah tidak layak huni. Tahun ini, jumlah unit yang akan diperbaiki mencapai 5.000 rumah yang tersebar di 21 kabupaten dan 1 kota, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain itu, pemerintah juga menghadirkan skema pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan. Program ini menawarkan kemudahan akses kepemilikan rumah dengan dukungan subsidi bunga serta tenor panjang, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Melki menjelaskan, program tersebut menyasar berbagai kelompok, mulai dari aparatur sipil negara golongan bawah, prajurit TNI dan anggota Polri, tenaga pendidik, hingga pelaku usaha kecil seperti petani, nelayan, dan UMKM.
Di sisi lain, pemerintah pusat juga menyiapkan program penataan kawasan kumuh yang diintegrasikan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui skema Permodalan Nasional Madani (PNM).
Langkah ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kualitas hunian, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan dan kesejahteraan warga secara berkelanjutan.
“Dukungan ini menjadi harapan baru bagi masyarakat NTT untuk mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang lebih layak sekaligus meningkatkan taraf hidup,” ujar Melki.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian PKP dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke NTT guna memastikan seluruh program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Pertemuan tersebut juga dihadiri para kepala daerah dan pemangku kepentingan terkait sebagai bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menekan angka kemiskinan di NTT.(*/FBY-RED))
Tidak ada komentar