Dewan Pers Tegaskan: Jurnalisme Berkualitas Jadi Pilar Perdamaian

Jakarta, (Delik Asia) | Peringatan World Press Freedom Day 2026 menjelma sebagai simpul refleksi kolektif bagi ekosistem pers global untuk meneguhkan kembali mandat historisnya dalam merawat demokrasi, merawat perdamaian, serta menegakkan keadilan sosial di tengah lanskap informasi yang kian kompleks dan berlapis.

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa jurnalisme berkualitas bukan sekadar praktik profesional, melainkan fondasi epistemik dalam membangun masyarakat yang tercerahkan. Dalam pusaran arus informasi global yang ditandai oleh kecepatan sekaligus kerentanan terhadap distorsi, kehadiran pers yang kredibel menjadi prasyarat mutlak bagi lahirnya nalar publik yang sehat.

Dalam peringatan yang berlangsung pada Minggu, 3 Mei 2026, Komaruddin menekankan bahwa fungsi pers telah melampaui sekadar transmisi informasi. Pers, dalam dimensi etik dan intelektualnya, berperan sebagai klarifikator realitas—menyaring, memverifikasi, sekaligus menjernihkan ruang publik dari kabut disinformasi yang kian masif. Tanpa fondasi informasi yang akurat, berimbang, dan berorientasi edukatif, konstruksi perdamaian yang berkelanjutan akan sulit diwujudkan.

Sejalan dengan spirit tersebut, Forum Organisasi Penyiaran Indonesia turut menginisiasi rangkaian kegiatan bertema “Kolaborasi untuk Informasi Berkualitas dan Keberlanjutan Media.” Kegiatan yang digelar di kawasan Car Free Day, tepatnya di Café Vilo Riverview, area Stasiun KA BNI City, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, berlangsung sejak pukul 06.30 hingga 08.00 WIB.

Acara tersebut dikemas secara partisipatif melalui sambutan, penekanan sirine peringatan sebagai simbol kewaspadaan kolektif terhadap ancaman disinformasi, serta kegiatan fun walk bersama Kementerian Komunikasi dan Digital, komunitas pers, pelaku industri media, hingga masyarakat luas. Interaksi lintas pemangku kepentingan ini merepresentasikan urgensi kolaborasi sebagai strategi adaptif dalam menghadapi disrupsi media.

FOPI, yang menaungi beragam asosiasi penyiaran nasional, menekankan bahwa keberlanjutan industri media tidak dapat dilepaskan dari sinergi antara media, pemerintah, platform digital, dan publik. Kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam memastikan hadirnya informasi yang tidak hanya akurat, tetapi juga berdaya tahan di tengah tekanan ekonomi dan transformasi digital.

Lebih jauh, Dewan Pers mendorong akselerasi regulasi yang berpihak pada perlindungan karya jurnalistik, termasuk penguatan kerangka hukum hak cipta jurnalistik serta gagasan no tax for knowledge sebagai upaya strategis menjaga ekosistem pengetahuan tetap inklusif dan berkelanjutan.

Menutup pernyataannya, Komaruddin mengajak seluruh insan pers untuk terus meneguhkan peran sebagai garda terdepan dalam menjaga kualitas demokrasi. Pers Indonesia, tegasnya, harus mampu membuktikan diri sebagai pilar utama dalam membentuk masa depan yang demokratis, damai, adil, dan berkelanjutan—sebuah peran yang tidak hanya normatif, tetapi juga transformatif dalam membangun peradaban.(*/Red)