Sebut Momentum Melambat, Dr. Ariyo Irhamna Nilai Pertumbuhan 5,61 Persen Terlalu Bergantung Belanja Negara
Dr. Ariyo Irhamna Jakarta, (Delik Asia) | Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada Triwulan I-2026 dinilai perlu dibaca secara lebih cermat dan hati-hati. Capaian tersebut dipandang bukan sebagai sinyal penguatan momentum, melainkan lebih mencerminkan hasil dari topangan stimulus fiskal jangka pendek di tengah tekanan struktural yang kian membesar.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Pengajar Universitas Paramadina, Dr. Ariyo DP Irhamna, guna merespons tulisan Anggito Abimanyu terdahulu yang mempertanyakan kualitas pertumbuhan ekonomi nasional.
Ariyo menilai bahwa gelombang kritik yang datang dari berbagai lembaga pemikir seperti INDEF, LPEM FEB UI, dan CELIOS tidak bisa sekadar dijawab dengan pembelaan metodologi data statistik, melainkan wajib ditinjau dari aspek kualitas serta keberlanjutan pertumbuhan itu sendiri.
Dalam analisisnya, Ariyo meluruskan kekeliruan argumentasi sebelumnya mengenai perbandingan perubahan nilai inventori. Ia menegaskan bahwa lonjakan inventori dari Rp4,2 triliun menjadi Rp104 triliun terjadi dalam hitungan kuartalan, bukan tahunan.
Secara tahunan, perubahan komponen inventori sebenarnya hanya merangkak naik sekitar 22 persen, yaitu dari Rp85,2 triliun pada Triwulan I-2025 menjadi Rp104 triliun pada Triwulan I-2026.
Kenaikan penumpukan stok ini menurutnya belum tentu menandakan pelemahan permintaan domestik, melainkan bisa dipicu oleh persiapan pasokan menjelang momen Ramadan dan Idulfitri, ekspektasi konsumsi, atau aksi impor antisipatif.
Mengenai adanya kontraksi sebesar 0,99 persen pada sektor pengadaan listrik dan gas yang dianggap bertolak belakang dengan pertumbuhan industri manufaktur sebesar 5,04 persen, Ariyo menyebut hal itu bukan sebuah inkonsistensi data Badan Pusat Statistik (BPS).
Fenomena ini dinilai sebagai sisa dampak kebijakan harga pada tahun 2025, di mana saat itu terdapat kebijakan diskon tarif listrik 50 persen yang mendongkrak konsumsi rumah tangga secara temporer.
Ketika relaksasi tersebut dicabut pada tahun 2026, pola konsumsi kembali ke titik normal sehingga menimbulkan efek statistik terhadap pertumbuhan sektor terkait, sementara data penjualan listrik untuk sektor industri sebenarnya tetap memperlihatkan ekspansi.
Melambat Tanpa Sokongan Belanja Pemerintah Lebih lanjut, Ariyo mengalkulasi bahwa tanpa adanya dorongan masif dari konsumsi pemerintah yang tumbuh ekspansif hingga 21,81 persen secara tahunan, pertumbuhan ekonomi riil Indonesia diperkirakan hanya akan bertengger di kisaran angka 4,4 hingga 4,6 persen. Sektor konsumsi pemerintah tersebut tercatat menyumbang sekitar 1,26 poin persentase terhadap total headline pertumbuhan nasional.
Oleh karena itu, ia menganggap keliru jika angka 5,61 persen dibaca sebagai penguatan momentum ekonomi, sebab yang terjadi sebenarnya adalah perlambatan di mana basis pembanding pada tahun sebelumnya tergolong sangat lemah.
Indikator pelemahan sektor riil juga diperkuat oleh perbedaan mencolok antara pertumbuhan PDB manufaktur dengan angka Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang telah merosot ke level 49,1 pada April 2026, yang menandakan bahwa sektor industri telah memasuki zona kontraksi.
Beban Fiskal Terkuras dan Rupiah Melemah Menjaga ritme pertumbuhan ekonomi di tingkat ini dinilai menuntut ongkos biaya yang semakin mahal.
Hal ini tecermin dari bergesernya posisi keseimbangan primer APBN dari status surplus sebesar Rp21,9 triliun pada Triwulan I-2025 menjadi defisit yang cukup dalam sebesar Rp95,8 triliun pada Triwulan I-2026. Pada periode yang sama, tanggungan pembayaran bunga utang negara juga membengkak 18,6 persen secara tahunan menjadi kisaran Rp144,3 triliun.
Kondisi ketahanan fiskal semakin diuji oleh lonjakan alokasi subsidi serta kompensasi energi, penyusutan cadangan devisa selama tiga bulan berturut-turut, hingga tren pelemahan nilai tukar rupiah yang dilaporkan telah menembus level Rp17.605 per dolar AS.
Depresiasi mata uang Garuda ini secara langsung berdampak menggerus tingkat pendapatan riil masyarakat dalam konversi dolar AS, sekaligus mempersulit target jangka panjang Indonesia untuk naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi.
Berdasarkan kalkulasi matematis, setiap pelemahan nilai tukar sebesar 1 persen akan memangkas nilai PDB per kapita sekitar USD 52, atau setara dengan nilai pertumbuhan riil per kapita dalam satu tahun penuh.
Dari sektor perdagangan luar negeri, struktur ekspor nasional dinilai masih memiliki ketergantungan yang terlampau tinggi pada komoditas alam mentah serta program hilirisasi nikel.
Di sisi lain, volume ekspor untuk sektor batu bara, pertanian, dan minyak dan gas (migas) justru mengalami penurunan. Ketika rupiah melemah, nilai surplus perdagangan Indonesia justru ikut menyusut, sebuah indikator yang memperlihatkan rendahnya daya saing ekspor untuk produk manufaktur nonkomoditas.
Sementara pada sektor domestik, tekanan ekonomi mulai merembet ke sektor properti yang selama ini dianggap sebagai barometer kekuatan finansial masyarakat kelas menengah.
Data menunjukkan adanya kenaikan rasio kredit bermasalah atau NPL pada kredit pemilikan properti dari 3,08 persen menjadi 3,24 persen pada Februari 2026, sementara pertumbuhan sektor real estat sendiri hanya mampu bergerak stagnan di angka 3,54 persen.
Guna mengantisipasi risiko yang lebih besar, pemerintah disarankan untuk segera mengubah arah kebijakan dengan mempercepat realisasi belanja modal yang bersifat produktif serta melakukan reformasi skema subsidi energi.
Alokasi subsidi energi dinilai perlu dialihkan agar lebih tepat sasaran lewat mekanisme bantuan langsung tunai kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
Langkah penataan struktural ini dipandang jauh lebih berkelanjutan daripada sekadar mengandalkan instrumen stabilisasi pasar obligasi atau stimulus jangka pendek demi mempertahankan keindahan angka pertumbuhan ekonomi di atas kertas.
Pertanyaan substansial yang kini harus dijawab adalah apakah Indonesia ingin mengejar pertumbuhan yang berkualitas atau sekadar mengejar kuantitas, serta siapa kelompok masyarakat yang harus menanggung ongkos mahalnya.(*/SAFAR/RED)
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar