Kementerian PU Gelar Diseminasi Hasil SPI Tahun 2025, Menteri Dody Tegaskan Nol Toleransi terhadap Korupsi

Jakarta, (Delik Asia) | Kementerian Pekerjaan Umum menyelenggarakan Diseminasi Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 pada Kamis (19/2/2026) sebagai bagian dari upaya berkelanjutan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa SPI tidak sekadar menjadi instrumen penilaian administratif, melainkan cerminan nyata komitmen integritas seluruh jajaran Kementerian PU dalam mengemban amanah pembangunan infrastruktur nasional.

“SPI adalah ukuran sejauh mana amanah negara dijalankan tanpa penyimpangan, tanpa kompromi, dan tanpa toleransi terhadap pelanggaran,” tegas Menteri Dody.

Pada 2025, Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian PU tercatat sebesar 91,19 dari skala 100, mencerminkan konsistensi perbaikan tata kelola dan sistem manajemen kinerja. Sementara itu, Indeks SPI Kementerian PU berada pada angka 72,01, relatif mendekati rata-rata nasional sebesar 72,32.

Menurut Menteri Dody, capaian tersebut harus disikapi secara objektif dan dijadikan momentum untuk memperkuat pengendalian internal serta membangun budaya integritas yang lebih solid di seluruh unit kerja.

“Fakta ini harus kita terima secara jujur. Ini adalah peringatan serius yang harus dijawab dengan tindakan nyata—penguatan pengendalian, disiplin yang ketat, serta ketegasan tanpa ragu terhadap setiap indikasi pelanggaran,” ujarnya.

Penguatan integritas di lingkungan Kementerian PU sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional dan upaya pencegahan korupsi sebagai fondasi pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.

“Visi PU adalah mendukung fondasi Indonesia Emas 2045 melalui penyelenggaraan infrastruktur yang andal dan berkelanjutan. Visi ini hanya dapat tercapai jika tata kelola dan integritas ditegakkan secara konsisten. Tanpa integritas, pembangunan kehilangan legitimasi dan kepercayaan publik akan runtuh,” kata Menteri Dody.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi, Aminuddin, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Kementerian PU dalam menerima serta menindaklanjuti hasil SPI 2025.

“Kementerian PU menunjukkan komitmen kuat dengan tidak hanya melihat SPI sebagai angka, tetapi sebagai alat introspeksi. Langkah pembenahan dan penguatan pengendalian internal ini mencerminkan keseriusan dalam membangun budaya integritas,” ujarnya.

Sebagai bentuk konsistensi penguatan integritas, Kementerian PU juga memberikan penghargaan kepada unit kerja dan unit pelaksana teknis yang meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025. Penerima penghargaan tersebut meliputi Balai Teknik Air Minum, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Balai Teknik Sabo, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung, serta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten.(*/Safar)