Kemenhub dan PT. Pelabuhan Mundam Sejahtera Tandatangani Perjanjian Konsesi untuk Tingkatkan Efisiensi Pelabuhan Dumai

DelikAsia.com, (Jakarta) | Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menandatangani perjanjian konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Dumai dan PT. Pelabuhan Mundam Sejahtera. Acara ini berlangsung di Ruang Sriwijaya, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan berfokus pada penyediaan serta pelayanan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Dumai.

Penandatanganan ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan di Pelabuhan Dumai, yang memiliki peran penting dalam perdagangan internasional, terutama dalam ekspor hasil pertanian dan perkebunan dari Provinsi Riau. Pelabuhan ini juga berfungsi sebagai gerbang utama arus barang dari luar negeri, mendukung perekonomian regional dan nasional.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Tingkatkan PAD, Mendagri: DPRD Harus Jeli Menggali Potensi Daerah

217 Redaksi

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi, menyampaikan apresiasi atas langkah strategis ini. “Kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kuantitas, kualitas, serta efisiensi pengelolaan dan pemeliharaan jasa kepelabuhanan. Ini juga akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),” ujarnya.

Capt. Antoni menegaskan bahwa Pelabuhan Dumai adalah jalur utama untuk ekspor hasil pertanian dan sumber daya alam, serta berfungsi sebagai pintu masuk barang asing yang berkontribusi pada perekonomian daerah.

Baca Juga

5 bulan  lalu

Lapas Cilegon dan Kakanwil Ditjenpas Tanam Pohon untuk Bumi dan Ketahanan Pangan

164 Redaksi

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara sektor publik dan swasta. “Dengan kolaborasi yang baik, kita dapat menghadapi berbagai tantangan ke depan, termasuk pengelolaan sumber daya dan inovasi teknologi,” tambahnya.

PT. Pelabuhan Mundam Sejahtera berkomitmen untuk berinvestasi sebesar ± Rp.276 miliar selama masa konsesi 35 tahun. Konsesi ini mencakup fee sebesar 5% dari pendapatan kotor yang telah ditinjau oleh BPKP, dan diharapkan dapat mempercepat pengembangan infrastruktur serta meningkatkan daya saing ekonomi wilayah.

Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, pemerintah berharap infrastruktur pelabuhan dapat terus berkembang, mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Capt. Antoni menutup sambutannya dengan harapan agar semua pihak terus menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik demi menciptakan sistem perhubungan laut yang lebih efisien dan berkelanjutan.[S4F4R/**]