DelikAsia.com, (Jakarta) | Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, pada selasa (25/06/2024), memimpin ekspose dalam rangka menyetujui 14 permohonan penyelesaian perkara berdasarkan mekanisme keadilan restoratif.
Adapun salah satu perkara yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif yaitu terhadap Tersangka Muh. Taufik bin Muh. Tang dari Kejaksaan Negeri Samarinda, yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Kronologi dalam perkara lalu lintas ini bermula saat Tersangka mengemudikan Mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. KT-1399-WJ di Jalan MT. Haryono (Depan kantor BPBD Kaltim) Kota Samarinda seorang diri setelah pulang belanja di Indogrosir dan hendak menuju pulang ke rumah Tersangka di Jl. M. Said.
Kemudian pada saat tepat di Jalan MT. Haryono (depan kantor BPBD Kaltim) Kota Samarinda, Tersangka dengan Kecepatan ± 60km/jam, dikagetkan oleh sepeda motor Honda Supra warna putih merah No. Pol. KT-6308-IF yang tiba-tiba berada di depan Tersangka, saat itu Tersangka merasa kaki kirinya kaku tidak bisa untuk mengerem maupun menghindar sehingga mobil yang Tersangka kemudikan membentur bagian belakang sepeda motor tersebut.
Selanjutnya setelah terjadi benturan tersebut, Tersangka menepikan mobil Tersangka dan hendak menolong korban namun dihalangi oleh orang-orang, kemudian Tersangka mengamankan diri di kantor BPBD Kaltim. Sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara motor Honda Supra warna putih merah No. Pol. KT-6308-IF datang dari simpang 4 Air Putih hendak masuk ke kantor BPBD Kaltim dimana korban saat itu menggunakan helm namun tali helmnya tidak diikatkan di leher.
Lalu saat Korban berhenti sambil menunggu kendaraan yang dari arah depan/berlawanan memberikan kesempatan pengendara motor tersebut masuk, melihat hal itu saksi AKBAR RAMADHAN yang pada saat itu sedang berdinas di pos jaga langsung menuju keluar pos jaga hendak membantu menyebrangkan sepeda motor tersebut.
Namun, pada saat saksi AKBAR RAMADHAN baru berjalan keluar pos jaga datang dari arah belakang sepeda motor tersebut mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. KT-1399-WJ langsung membentur bagian belakang sepeda motor hingga membuat pengendara sepeda motor tersebut terpental ke depan dan membentur mobil Toyota Agya warna merah No. Pol. KT-1360-NM yang datang dari arah berlawanan.
Pengendara motor Honda Supra warna putih merah No. Pol. KT-6308-IF diberikan pertolongan dan dibawa ke Rumah Sakit AW Syahranie Samarinda dalam keadaan tidak sadarkan diri dan segera dilakukan penanganan medis. Kondisi korban yakni mengalami pendarahan di kepala hingga keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA korban dinyatakan meninggal dunia.
Mengetahui kasus posisi tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda Firmansyah Subhan, S.H., M.H., bersama Kasi Pidum Indra Rivani, S.H., M.H. serta Jaksa Fasilitator Julius Michael Butarbutar, S.H. menginisiasikan penyelesaian perkara ini melalui mekanisme restorative justice.
Dalam proses perdamaian, Tersangka mengakui dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada keluarga korban. Setelah itu, keluarga korban menerima permintaan maaf dan juga meminta agar proses hukum yang sedang dijalani oleh Tersangka dihentikan.
Usai tercapainya kesepakatan perdamaian, Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Setelah mempelajari berkas perkara tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Dr. Iman Wijaya, S.H., M.H. sependapat untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan mengajukan permohonan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) dan permohonan tersebut disetujui dalam ekspose Restorative Justice yang digelar pada Selasa, 25 Juni 2024.
Selain itu, JAM-Pidum juga menyetujui 14 perkara lain melalui mekanisme keadilan restoratif, terhadap tersangka:
Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.(K.3.3.1)
Tidak ada komentar