
Cilegon, (Delik Asia) | PT Krakatau Steel (Persero) Tbk atau Krakatau Steel Group menegaskan komitmennya dalam mempercepat transformasi bisnis serta memperkuat operasional industri baja nasional melalui sinergi strategis lintas lembaga negara.

Komitmen tersebut tercermin dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI bersama Badan Pengaturan BUMN dan Danantara Asset Management ke Krakatau Steel Group di Cilegon, Kamis (12/3/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung perkembangan operasional usaha sekaligus progres revitalisasi fasilitas produksi perseroan.
Wakil Ketua DPR RI Nurdin Halid menyampaikan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kembali kedaulatan industri baja nasional, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan DPR RI sebagai tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Krakatau Steel pada awal Februari lalu.
“Komisi VI DPR RI akan terus mengawal kinerja perseroan agar semakin kuat dan mampu menjadi tulang punggung industri baja nasional,” ujar Nurdin.

Ia juga mengapresiasi kinerja Krakatau Steel yang pada tahun 2026 ini melakukan penguatan restrukturisasi guna melanjutkan transformasi perusahaan yang dinilai berhasil selama 2025.
Menurutnya, capaian kinerja dan langkah transformasi tersebut sejalan dengan visi pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat industri strategis nasional.
Dalam kesempatan itu, Komisi VI DPR RI juga meminta pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, untuk tidak menerbitkan Persetujuan Teknis (Pertek) impor baja selama kebutuhan dalam negeri masih dapat dipenuhi oleh industri baja nasional.
Sementara itu, sebagai bagian dari upaya transformasi bisnis, Badan Pengelola Investasi Danantara telah menyalurkan fasilitas Pinjaman Pemegang Saham atau Shareholder Loan (SHL) kepada Krakatau Steel senilai Rp4,93 triliun. Dana tersebut ditujukan untuk memperkuat likuiditas serta mendukung peningkatan kapasitas operasional perusahaan.
Direktur Utama Krakatau Steel Akbar Djohan menjelaskan hingga minggu pertama Maret 2026 dana SHL yang telah ditarik mencapai Rp4,367 triliun. Sebagian besar dana tersebut digunakan untuk pembelian bahan baku produksi senilai Rp4,050 triliun atau setara sekitar 477 ribu ton.
“Sekitar 40 persen material sudah tiba untuk mendukung kegiatan produksi perseroan,” kata Akbar.
Selain untuk bahan baku, fasilitas pembiayaan tersebut juga dimanfaatkan untuk mendukung program transformasi perusahaan, termasuk program Golden Handshake senilai Rp91 miliar. Sementara sisa fasilitas sebesar Rp849 miliar akan dimanfaatkan sesuai peruntukannya dalam perjanjian SHL.
Akbar menambahkan penguatan ekosistem industri baja nasional yang terintegrasi menjadi penting di tengah dinamika geopolitik global dan meningkatnya persaingan industri baja dunia.
“Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem industri baja nasional yang lebih tangguh, efisien, dan berdaya saing global,” ujarnya.
Saat ini Krakatau Steel terus menjalankan transformasi perusahaan melalui program KS Reborn yang difokuskan pada penguatan tata kelola, transparansi, pengembangan sumber daya manusia, penguatan bisnis hilir, serta optimalisasi bisnis infrastruktur guna meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan menarik investor.
(*/FBI)

Tidak ada komentar