Prabowo Luncurkan 80 Ribu Koperasi Desa pada Hari Koperasi Nasional

Delik Asia, (Klaten) | Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) pada 21 Juli 2025. Peluncuran dipusatkan di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah. Program ini digadang-gadang menjadi tonggak baru gerakan koperasi nasional.

Sebanyak 8.000 kepala desa dari seluruh Jawa Tengah dipastikan hadir dalam acara tersebut, bersama jajaran pejabat tinggi negara.

Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM, Panel Barus, mengatakan peluncuran ini menandai dimulainya fase aktivasi usaha koperasi setelah tahapan pembentukan kelembagaan tuntas.

“Target aktivasi usaha di seluruh desa dan kelurahan adalah 31 Desember 2025, sesuai arahan Presiden,” kata Panel dalam keterangan resmi, Jumat, 18 Juli 2025. Ia mengakui, tantangan di fase ini lebih kompleks dibanding tahap awal.

Model usaha Kopdes mencakup gerai sembako, simpan pinjam, apotek, klinik, gudang logistik, hingga transportasi. Pemerintah juga membuka ruang untuk pengembangan unit usaha berbasis potensi lokal desa.

Untuk mendukung implementasi, sejumlah kementerian seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, dan Kementerian BUMN tengah menyusun regulasi teknis. Salah satu yang sudah terbit adalah penunjukan Kopdes sebagai penyalur LPG bersubsidi oleh Kementerian ESDM. Regulasi serupa untuk pupuk bersubsidi kini memasuki tahap finalisasi.

Di bidang digital, pemerintah menggandeng Telkom Indonesia untuk mengembangkan sistem koperasi terintegrasi. Pemerintah juga membentuk Satuan Tugas Kopdes hingga tingkat kabupaten/kota yang diketuai kepala daerah, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden.

Sebagai bentuk konsolidasi kelembagaan, koperasi primer desa akan dihimpun menjadi koperasi sekunder di tingkat kabupaten. Contohnya, 401 desa di Kabupaten Klaten akan dikoordinasikan dalam satu koperasi sekunder.

Panel menegaskan bahwa pelatihan SDM menjadi kunci keberhasilan program ini. Kementerian Koperasi, Kementerian Tenaga Kerja, Kemendagri, dan BUMN tengah merancang kurikulum pelatihan berbasis kebutuhan lapangan.

“Pelatihan adalah aspek utama untuk keberhasilan koperasi ini,” ujar Panel.[Red/**]