Prabowo Cerita soal MBG, Danantara, hingga Pemberantasan Korupsi di Depan Pengusaha AS

Washington, D.C. (Delik Asia) |  Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri forum bisnis bersama US Chamber of Commerce dalam kunjungannya ke Washington D.C., Amerika Serikat, Rabu (18/2) waktu setempat.

Di hadapan pelaku usaha Amerika Serikat, Prabowo memaparkan sejumlah program prioritas pemerintahannya, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan sovereign wealth fund Danantara, hingga komitmen memperkuat tata kelola dan pemberantasan korupsi.

Prabowo menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintahannya berfokus pada dua pilar utama: menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat dan menciptakan iklim investasi yang stabil serta kredibel.

“Kami menjalankan proyek-proyek besar untuk mengatasi persoalan kelaparan dan malnutrisi anak-anak. Program Makan Bergizi Gratis ini saya pelajari dari pengalaman Amerika dan Eropa. Demokrasi yang nyata harus bisa dirasakan langsung melalui layanan pendidikan dan kesehatan,” ujar Prabowo.

Menurutnya, program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga menjadi instrumen penggerak ekonomi desa. Saat ini, pemerintah telah membangun 23.000 dapur yang masing-masing mempekerjakan sekitar 50 orang.

“Ibu-ibu yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan kini memperoleh pendapatan. Program ini juga menciptakan permintaan atas telur, ayam, sayuran, dan komoditas lokal lainnya sehingga petani memiliki kepastian pasar. Ini menciptakan multiplier effect yang mendorong ledakan ekonomi dari bawah,” jelasnya.

Selain MBG, Prabowo memperkenalkan pembentukan sovereign wealth fund bernama Danantara sebagai bagian dari strategi hilirisasi dan konsolidasi aset negara.

“Kami membentuk sovereign wealth fund baru bernama Danantara. Seluruh aset negara dikonsolidasikan dalam badan pengelola investasi ini untuk mendorong hilirisasi industri dan memperkuat daya saing nasional,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga secara terbuka mengakui tantangan tata kelola yang masih dihadapi Indonesia, termasuk praktik korupsi dan aktivitas ekonomi ilegal.

“Kami memiliki persoalan tata kelola, korupsi, dan kelemahan institusi. Penyelundupan, pertambangan ilegal, penangkapan ikan ilegal, hingga perkebunan ilegal di kawasan hutan lindung merupakan masalah lama. Namun saya memilih untuk menghadapinya secara langsung,” tegasnya.

Pemaparan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meyakinkan investor global bahwa agenda reformasi struktural, penguatan institusi, dan stabilitas kebijakan tetap menjadi prioritas utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.(*/FBi)