Matangkan Program 2027, DPK Cilegon Himpun Masukan Lewat Forum Perangkat Daerah

Cilegon, (Delik Asia) |  Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Cilegon menggelar Forum Perangkat Daerah sebagai bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027. Kegiatan yang berlangsung di Aula DPK Kota Cilegon pada Selasa (10/3/2026) tersebut menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan sektor literasi dan kearsipan di Kota Cilegon.

Forum ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, antara lain perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, unsur kecamatan dan kelurahan, serta komunitas dan pegiat literasi.

Sekretaris DPK Kota Cilegon, Muhammad Iqbal, menjelaskan bahwa Forum Perangkat Daerah merupakan mekanisme penting dalam proses koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam penyusunan program kerja DPK tahun 2027.

“Forum ini menjadi sarana untuk menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan daerah serta hasil Musrenbang di tingkat kecamatan,” ujar Iqbal.

Selain itu, forum tersebut juga menjadi momentum untuk mempertajam indikator kinerja program sekaligus mendukung penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Melalui sinergi antar-stakeholder, kami berharap perencanaan yang dihasilkan dapat bersifat partisipatif, adaptif, akuntabel, dan transparan,” katanya.

Kepala DPK Kota Cilegon, Ismatullah, turut mengapresiasi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah yang untuk pertama kalinya digelar di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menilai forum tersebut penting untuk merumuskan program kerja yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan budaya literasi.

“Literasi memiliki hubungan erat dengan peningkatan kualitas hidup. Ketika tingkat literasi masyarakat meningkat, maka kesejahteraan masyarakat juga akan ikut meningkat,” ujarnya.

Ismatullah menambahkan, selama ini DPK lebih dikenal melalui kampanye peningkatan budaya literasi. Padahal, selain itu, institusi tersebut juga memiliki peran penting dalam pengelolaan kearsipan yang belum banyak mendapat perhatian publik.

Menurutnya, penguatan sistem kearsipan menjadi semakin relevan mengingat Kota Cilegon dalam beberapa waktu terakhir kerap menghadapi berbagai bencana, seperti banjir dan kebakaran.

“Dalam kondisi bencana, yang perlu diselamatkan bukan hanya korban, tetapi juga arsip penting milik masyarakat. DPK siap membantu, minimal melalui pengamanan arsip dalam bentuk digital,” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan Bapperida Kota Cilegon, Danang Triwibowo, menyampaikan bahwa hasil forum tersebut akan menjadi bahan awal dalam penyusunan rancangan rencana kerja pembangunan daerah.

“Selanjutnya, Bapperida akan menyelaraskan program prioritas pimpinan daerah dengan berbagai usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musrenbang maupun reses DPRD,” ungkap Danang.

Forum Perangkat Daerah DPK Kota Cilegon ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh para pemangku kepentingan sebagai bentuk komitmen bersama dalam menyusun perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.(*/FBi)