Marak Oknum Wartawan Pemeras, Polri dan Dewan Pers Didesak Turun Tangan: Pengusaha Diminta Berani Lapor!!

Cilegon, (Delik Asia) | Marwah dunia pers sebagai pilar keempat demokrasi kini tercoreng oleh ulah segelintir oknum yang mengaku sebagai wartawan. Mereka menjalankan modus klasik yang meresahkan, yakni mengintimidasi pelaku usaha menggunakan isu yang belum jelas kebenarannya.

Pola yang dimainkan hampir selalu sama. Para oknum mendatangi lokasi usaha, mencari-cari celah kesalahan yang belum terbukti, lalu menggiring opini seolah pengusaha tersebut telah melakukan pelanggaran berat.

Ironisnya, prinsip dasar jurnalistik seperti kaidah 5W+1H (What, Who, When, Where, Why, How) sama sekali diabaikan.

Tidak ada proses verifikasi, konfirmasi berimbang, maupun penerapan asas cover both sides. Berita yang disajikan murni narasi sepihak yang sengaja dibumbui untuk memicu kepanikan.

Puncaknya, jika permintaan sejumlah uang tidak dipenuhi, berita miring langsung dipublikasikan. Nama Aparat Penegak Hukum (APH) serta pasal-pasal undang-undang kerap dicatut sebagai senjata intimidasi, seolah-olah mereka memiliki wewenang layaknya penegak hukum yang bisa memvonis seseorang bersalah.

Padahal, wartawan profesional bekerja berdasarkan fakta, data, dan Kode Etik Jurnalistik—bukan berdasarkan ada atau tidaknya “amplop”. Jurnalis sejati tidak pernah memeras atau menjadikan karya jurnalistik sebagai alat menekan narasumber.

Tindakan oknum “wartawan bodrek” ini jelas merusak citra organisasi pers serta mencederai kemerdekaan pers yang telah diperjuangkan rekan-rekan jurnalis yang ber-etika. Oleh karena itu, langkah konkret sangat mendesak untuk segera dilakukan:

Kemerdekaan pers harus dijaga dari dua sisi: intervensi kekuasaan serta oknum perusak dari dalam yang menyalahgunakan kartu pers untuk menakut-nakuti masyarakat. Sudah saatnya profesi wartawan dibersihkan dari praktik pemerasan.