Fakta Mengejutkan: Energi Jadi ‘Bottleneck’ Hubungan Strategis RI–Rusia

Jakarta, (Delik Asia) |  Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F. Silaen, menilai pertemuan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden RI Prabowo Subianto menandai terbukanya babak baru hubungan strategis Indonesia–Rusia. Namun, di balik sinyal positif tersebut, kerja sama di sektor energi dinilai masih menyisakan pekerjaan rumah.

Dalam analisisnya, Samuel menyebut kemajuan hubungan kedua negara sejauh ini lebih terlihat pada sektor ekonomi. Adapun kerja sama energi masih berada pada tahap penjajakan dan belum mencapai kesepakatan konkret.

“Kerja sama ekonomi menunjukkan progres yang cukup nyata. Tetapi sektor energi, yang menjadi kepentingan utama Indonesia, masih dalam tahap negosiasi,” ujarnya, Selasa, 14 April 2026.

Menurut dia, dari perspektif Moskow, pendekatan terhadap Indonesia tidak sekadar hubungan bilateral biasa. Rusia tengah berupaya memperluas pengaruh di kawasan Global South sebagai bagian dari strategi menghadapi tekanan geopolitik Barat dan sanksi internasional.

“Indonesia dipandang strategis, baik dari sisi geopolitik maupun kebutuhan energinya yang besar. Karena itu Rusia berkepentingan mempererat hubungan,” kata Samuel.

Ia melihat hasil pertemuan tersebut menunjukkan dua capaian berbeda. Pada sektor ekonomi, kemajuan dinilai cukup konkret melalui peningkatan perdagangan serta komitmen kerja sama di bidang pertanian, industri, teknologi, dan infrastruktur.

“Bidang ekonomi relatif minim hambatan politik, sehingga lebih cepat direalisasikan. Ini bisa disebut sebagai low hanging fruit bagi kedua negara,” ujarnya.

Namun situasi berubah ketika pembahasan memasuki sektor energi. Meski menjadi agenda utama, hingga kini belum ada kesepakatan besar yang diumumkan. Samuel menilai hal ini mencerminkan kompleksitas kerja sama energi yang jauh lebih tinggi.

“Kerja sama energi tidak bisa dilepaskan dari faktor geopolitik. Rusia masih berada dalam tekanan sanksi Barat, sehingga setiap skema kerja sama harus mempertimbangkan risiko, mulai dari mekanisme pembayaran hingga rantai pasok,” katanya.

Di sisi lain, Indonesia menghadapi dilema kebutuhan energi yang terus meningkat, terutama minyak dan gas, sementara kapasitas produksi dalam negeri belum mencukupi. Rusia menawarkan opsi yang dinilai kompetitif, tetapi tetap mengandung risiko.

“Indonesia harus berhati-hati agar tidak terseret dalam pusaran risiko geopolitik global,” ujarnya.

Samuel menilai belum tercapainya kesepakatan energi tidak dapat dianggap sebagai kegagalan. Kondisi tersebut justru mencerminkan kehati-hatian kedua negara dalam menjaga kepentingan masing-masing.

“Rusia ingin memastikan pasar yang stabil, sementara Indonesia menjaga keseimbangan politik luar negeri dan kepentingan ekonominya,” kata dia.

Ia melihat pola hubungan kedua negara mulai terbentuk, dengan sektor ekonomi sebagai pintu masuk, sementara energi menjadi arena negosiasi strategis.

“Hubungan Indonesia–Rusia berada dalam fase transisi. Ekonomi sudah bergerak maju, tetapi energi masih menjadi kartu truf yang belum dimainkan sepenuhnya,” ujarnya.

Menurut Samuel, keberhasilan finalisasi kerja sama energi akan menjadi indikator utama arah hubungan kedua negara ke depan—apakah berkembang menjadi kemitraan strategis atau berhenti pada kerja sama ekonomi pragmatis.

Ia juga mengingatkan dinamika geopolitik global, termasuk potensi eskalasi di kawasan Selat Hormuz, dapat memengaruhi kalkulasi kedua negara. Gangguan di jalur tersebut berisiko memicu disrupsi rantai pasok dan lonjakan harga energi serta pangan.

Dalam jangka panjang, ia memperkirakan kerugian pasar global dapat mencapai 0,5 hingga 2 persen dari produk domestik bruto dunia, atau setara 700 miliar hingga 2,2 triliun dolar AS, dengan potensi peningkatan jumlah penduduk yang terdampak kemiskinan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal International Maritime Organization, Arsenio Dominguez, menegaskan tidak ada negara yang berhak menutup Selat Hormuz bagi lalu lintas maritim internasional.

“Berdasarkan hukum internasional, tidak ada negara yang berhak membatasi hak lintas damai maupun kebebasan navigasi di selat internasional,” ujarnya seperti dikutip dari Qatar News Agency.(*/Red)