Dahsyat, Kejaksaan RI Terima 669 LAPDU Terkait Mafia Tanah

DELIK-HUKUM.ID, (JAKARTA) |  Berdasarkan Sumber Kejaksaan RI melalui Puspenkum, hingga saat ini pihaknya telah menerima 669 laporan pengaduan (lapdu) terkait dengan Mafia Tanah dalam periode 2022 s/d 10 November 2023. Hal ini sejak diberlakukannya Laporan Pengaduan Pemberantasan Mafia Tanah oleh Kejaksaan.

Sementara Jaksa Agung Muda Intelijen Redha Manthovani menjelaskan dari total 669 lapdu yang ada, sebanyak 361 lapdu telah ditindaklanjuti oleh 30 Kejaksaan Tinggi. Sementara itu, 308 lapdu lainnya telah diteruskan penanganannya dan masih dalam proses menunggu data dukung.

Baca Juga

3 bulan  lalu

Jembatan Sungai Sambas Besar Tuntaskan Pembangunan Konektivitas Kalbar

115 Redaksi

“Dimana dari 361 lapdu yang ada dan telah ditindaklanjuti diantaranya ada yang sudah diteruskan ke bidang Pidana Umum, Pidana Khusus, serta POLRI, dan beberapa ada yang sudah dihentikan.”, ujar JAM Intel.

Untuk 361 lapdu tersebut ada yang sudah ditindaklanjuti hingga selesai, dan ada pula yang masih dalam proses pengumpulan data serta ada yang masih dalam proses mediasi.

Adapun laporan Pengaduan yang sudah diselesaikan diantaranya:

• Diteruskan ke Bidang Tindak Pidana Umum: 25 laporan;
• Diteruskan ke Bidang Tindak Pidana Khusus: 30 laporan;
• Diteruskan ke POLRI: 12 laporan;
• Dihentikan dengan alasan tidak bisa terkonfirmasi: 25 laporan;
• Dihentikan dengan alasan tidak ditemukan kerugian negara: 23 laporan;
• Dihentikan dengan alasan bukan perkara Mafia Tanah: 52 laporan;
• Telah dilakukan mediasi: 2 laporan.

Baca Juga

8 bulan  lalu

KSOP Kelas I Dumai Meriahkan Harhubnas Dengan Aksi Bersih Pantai Dan Berbagai Aksi Sosial

85 Redaksi

Sedangkan untuk lapdu yang masih dalam proses pengumpulan data dan ada juga yang dalam proses mediasi, diantaranya:

1. Masih dalam proses pengumpulan data (puldata)/pengumpulan keterangan (pulbaket): 190 laporan.
2. Masih dalam proses mediasi: 2 laporan.

“Berkas Laporan Pengaduan Mafia Tanah oleh Kejaksaan merupakan hasil tindaklanjut dari Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PRINT-8/A/JA/01/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Tim Pemberantasan Mafia Tanah.”, jelas JAM Intel. Dilansir Dalam Press Release Puspenkum Kejagung. [Di2N BK/RED].