Andra Soni: Pembangunan Banten Harus Selaras dengan Program Pemerintah Pusat

Delik Asia, (Banten) | Gubernur Banten Andra Soni menginisiasi penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota lewat Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum di lingkungan UPT Kementerian PU Provinsi Banten. Rakor digelar di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin, 25 Agustus 2025.

Agenda ini membahas isu-isu strategis, mulai dari banjir, jalan rusak, sampah, hingga ketahanan pangan. Tak sekadar diskusi, forum ini diharapkan jadi awal penyusunan rencana pembangunan terintegrasi antarlembaga dan antarwilayah.

“Alhamdulillah, hari ini bersama seluruh bupati dan wali kota, kami membahas pembangunan infrastruktur secara menyeluruh,” kata Andra Soni.

Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, agar program pusat sejalan dengan prioritas daerah. “Apa yang dibangun pemerintah pusat harus tersinkronisasi dengan yang dibangun daerah,” ujarnya.

Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah menegaskan pentingnya menghindari ego sektoral dan antarwilayah. “Output-nya untuk masyarakat. Maka butuh koordinasi dari awal,” kata Dimyati.

Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim menyoroti konektivitas jalan nasional yang strategis namun perlu pelebaran. Ia juga menyinggung pentingnya perbaikan saluran irigasi untuk mendukung ketahanan pangan serta penanganan kawasan pesisir dan permukiman nelayan.

Jalan, Banjir, hingga PON 2032

Rakor yang dipandu Asisten Pemerintahan dan Kesra Komarudin ini memuat berbagai usulan dari kepala daerah. Kota dan kabupaten menyampaikan secara lisan maupun tertulis kebutuhan prioritas infrastruktur, mulai dari perbaikan jalan, banjir, underpass, hingga normalisasi sungai.

Kepala Dinas PU Provinsi Banten, Arlan Marzan, menyampaikan program “Bang Andra” akan membangun 60 ruas jalan sepanjang 64 km dengan dana Rp183 miliar. Di sisi lain, usulan ke Kementerian PU mencapai 126 km jalan dengan estimasi anggaran Rp645,7 miliar.

“Banten ini perlintasan Jawa-Sumatera, sekaligus jalur perdagangan internasional. Masalahnya kompleks, dari alih fungsi lahan, kemacetan, sampai air bersih,” jelas Arlan.

Sementara itu, Kepala BBWS C3 Dedi Yudha Lesmana menyatakan seluruh usulan daerah akan ditampung dan disesuaikan dengan program prioritas nasional. “Sebagian sudah dalam pelaksanaan,” kata Dedi.

Potret Usulan Daerah:

• Kabupaten Tangerang: Penanganan banjir Sungai Cisadane & Cidurian, underpass Bitung, normalisasi Sungai Cirarab.

• Kabupaten Serang: Banjir akibat gorong-gorong sempit, normalisasi 12 sungai, revitalisasi Kalimati Ciujung Lama.

• Kabupaten Lebak: Peningkatan jalan poros desa, irigasi untuk ketahanan pangan, tindak lanjut SPAM Karian.

• Kabupaten Pandeglang: Dampak rob di 23 kecamatan, rehabilitasi jaringan irigasi, sistem peringatan dini tsunami.

• Kota Tangerang: Normalisasi Kali Angke & Cisadane, flyover Sudirman, underpass Maulana Hasanudin.

• Kota Serang: Flyover Sudirman, banjir Pasar Rau, gorong-gorong kecil di ruas tol.

• Kota Cilegon: Jalan Lingkar Selatan & Lintas Utara, normalisasi drainase & trotoar, tiga kolam retensi.

• Tangerang Selatan: Penanganan banjir 37 titik, MRT dan feeder, flyover Serpong & underpass Jombang.

[Feby/Red]

Baca Juga

1 tahun  lalu

Indonesia Emas: Menjaga Orang Sehat, Bukan Mengobati Orang Sakit

253 Redaksi