Agus Santoso Bongkar Alasan Bank Indonesia Tak Boleh Selalu Sepakat dengan Pemerintah

Jakarta, (Delik Asia) | Perdebatan mengenai hubungan antara Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menjadi perhatian publik, seiring meningkatnya diskusi mengenai stabilitas ekonomi nasional, nilai tukar rupiah, hingga arah kebijakan fiskal dan moneter di tengah dinamika ekonomi global.

Mantan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Agus Santoso, SH., LL.M., menjelaskan bahwa masyarakat selama ini cenderung menganggap BI dan Kementerian Keuangan selalu berjalan dalam satu kepentingan. Padahal, menurutnya, kedua institusi tersebut memiliki mandat yang berbeda, namun saling melengkapi.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Penyerahan Sapi Limousin oleh Jaksa Agung Tuai Apresiasi dari Forwaka

99 Redaksi

“Orang sering mengira Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan selalu sejalan. Padahal tidak sesederhana itu. Di kalangan ekonom bahkan dikenal istilah Thamrin versus Lapangan Banteng. Thamrin melambangkan Bank Indonesia, sementara Lapangan Banteng identik dengan Kementerian Keuangan. Keduanya memiliki orientasi yang berbeda sesuai mandat yang diemban,” ujar Agus kepada JurnalPatroliNews. rabu (29/7/2026).

Ia mengibaratkan hubungan kedua lembaga tersebut layaknya penabuh kendang dan penari dalam budaya Jawa.
“Iramanya harus selaras agar pertunjukan berjalan baik. Tetapi ritme keduanya tidak selalu sama karena masing-masing mengejar tujuan yang berbeda. Justru di situlah keseimbangan ekonomi dijaga,” katanya.
Independensi BI Menjaga “Keringat Rakyat”

Dalam pandangan Agus, independensi Bank Indonesia merupakan fondasi utama bagi stabilitas ekonomi nasional. Sebagai bank sentral, BI memegang kewenangan strategis dalam mengelola nilai rupiah sehingga tidak boleh berada di bawah tekanan politik jangka pendek.
“Bank Indonesia memiliki kewenangan mencetak dan mengedarkan rupiah. Kekuasaan sebesar itu harus dijalankan secara independen agar mampu menjaga inflasi tetap terkendali. Saya sering menyebut tugas BI sebagai menjaga keringat rakyat,” ungkapnya.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Jaksa Agung Burhanuddin Ajak Mahasiswa Al-Azhar Pahami Konsep Keadilan Hukum Humanis yang Berlandaskan Pancasila

348 Redaksi

Menurut Agus, inflasi bukan sekadar persoalan angka ekonomi, melainkan berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat.
“Bayangkan seorang buruh menerima upah Rp100 ribu hari ini yang cukup memenuhi kebutuhan keluarganya. Jika akibat inflasi besok uang yang sama hanya mampu membeli sebagian kecil kebutuhan pokok, maka yang hilang bukan hanya nilai uang, tetapi juga hak hidup masyarakat. Itulah amanat utama bank sentral.”
Tugas BI Jauh Melampaui Suku Bunga

Agus menilai masih banyak masyarakat yang memahami tugas BI hanya sebatas menetapkan suku bunga acuan. Padahal, ruang lingkup tanggung jawab bank sentral jauh lebih luas.
“Bank Indonesia menjaga keseluruhan ekosistem moneter. Stabilitas harga, kepercayaan terhadap rupiah, kesehatan perbankan, kelancaran sistem pembayaran, keamanan transaksi digital hingga pengendalian inflasi merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Jika satu mata rantai terganggu, kepercayaan publik terhadap sistem keuangan juga bisa ikut terganggu,” jelasnya.

Fiskal dan Moneter Memiliki Mandat Berbeda
Sementara itu, Agus menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan memiliki peran sebagai otoritas fiskal yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Menteri Keuangan merupakan bagian dari kabinet sehingga berkewajiban menerjemahkan visi Presiden menjadi program pembangunan melalui APBN, pengelolaan pajak, bea cukai, pembiayaan negara hingga memastikan seluruh program pemerintah memiliki dukungan anggaran. Orientasinya memang berbeda dengan BI,” katanya.

Karena itu, Agus menilai tidak tepat jika masyarakat berharap kedua institusi selalu mengambil keputusan yang sama.
“Kalau selalu sepakat, justru saya khawatir. Perbedaan pandangan merupakan mekanisme pengimbang dalam menjaga perekonomian.”

Ia mencontohkan, pemerintah dapat mendorong penambahan likuiditas untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, sementara BI justru melihat likuiditas masih berlebih akibat tingginya undisbursed loan sehingga memilih menyerap kelebihan uang beredar.
“Dari luar terlihat bertentangan, padahal masing-masing sedang menjalankan mandat konstitusionalnya.”
Kebijakan Moneter Selalu Memiliki Efek Berantai
Agus juga menyoroti tantangan ketika terjadi arus keluar modal asing dari Indonesia. Dalam kondisi tersebut, BI kerap mempertimbangkan kenaikan suku bunga untuk menjaga daya tarik aset berdenominasi rupiah.

“Namun setiap keputusan moneter selalu memiliki konsekuensi. Ketika suku bunga naik, bunga kredit ikut meningkat, biaya produksi perusahaan bertambah, laba usaha menurun, hingga akhirnya penerimaan pajak negara juga bisa terdampak. Karena itu setiap kebijakan harus dihitung secara sangat cermat,” paparnya.

Dinamika yang Menyehatkan Ekonomi Menurut Agus, dinamika antara BI dan Kementerian Keuangan justru merupakan bagian dari sistem pengawasan alami dalam pengelolaan ekonomi nasional.
“Kementerian Keuangan bekerja dalam siklus pemerintahan lima tahunan. Sementara Bank Indonesia berpikir jauh lebih panjang, bahkan hingga dua puluh atau dua puluh lima tahun ke depan. Yang satu mendorong percepatan pembangunan, sedangkan yang lain menjaga kesinambungan ekonomi. Dua perspektif ini harus tetap ada agar pembangunan tidak mengorbankan stabilitas.”

Ia menambahkan, bank sentral memang kerap dianggap terlalu konservatif karena lebih mengutamakan pengendalian inflasi dibanding mengejar pertumbuhan jangka pendek.
“Menggelontorkan uang memang menyenangkan dalam jangka pendek. Tetapi jika kemudian harga beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok melonjak, masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya. Bank sentral harus berani mengambil keputusan yang mungkin tidak populer.”

Independensi BI Harus Tetap Dijaga

Menutup wawancara, Agus menegaskan bahwa menjaga independensi Bank Indonesia bukan perkara mudah karena setiap kebijakan moneter selalu mengundang kritik dari berbagai pihak.
“Gubernur Bank Indonesia bukan politisi. Ia tidak memiliki partai maupun mesin politik. Ketika kebijakannya dianggap tidak populer, ia harus siap menerima kritik. Namun itulah konsekuensi sebuah lembaga independen.”

Menurutnya, tujuan utama independensi BI bukan untuk menjaga kepentingan pemerintah, melainkan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap mata uang nasional.
“Pada akhirnya, yang dipertahankan adalah kepercayaan terhadap rupiah. Selama rakyat Indonesia masih menggantungkan kehidupannya pada rupiah, selama itu pula independensi Bank Indonesia harus dijaga,” pungkas Agus Santoso (Tim JP)