MoU BPK–SECO, Dorong Akuntabilitas dan Integritas Keuangan Negara

waktu baca 2 menit

Selasa, 3 Feb 2026 20:29 0 21 Redaksi

Jakarta, (Delik Asia) | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation (SECO) menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang penguatan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua BPK Isma Yatun dan Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN Olivier Zehnder di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Senin (2/2).

Kerja sama ini bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola sektor publik, memperkuat peran lembaga pemeriksa, serta mendorong akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan keuangan negara untuk periode lima tahun ke depan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua BPK didampingi oleh Sekretaris Jenderal Syamsudin, Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Novy G. A. Pelenkahu, serta Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Teguh Widodo.

Ruang lingkup kerja sama mencakup pengembangan kapasitas dengan fokus pada manajemen strategis dan penguatan kelembagaan BPK, peningkatan akuntabilitas sektor publik melalui pelibatan masyarakat, serta pertukaran pengetahuan di bidang pemeriksaan sektor publik antara Indonesia dan Swiss. Kerja sama ini juga membuka peluang pengembangan program lain sesuai kebutuhan dan prioritas kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaannya, kemitraan BPK dan SECO akan didukung oleh sejumlah implementing agency yang relevan, antara lain International Development Initiative (IDI) dan International Budget Partnership (IBP).

Dalam sambutannya, Isma Yatun menyampaikan apresiasi atas dukungan SECO terhadap upaya penguatan peran BPK. Ia berharap kerja sama ini dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BPK, sekaligus memperkuat kontribusi BPK dalam ekosistem akuntabilitas fiskal nasional dan internasional.

Kerja sama tersebut juga dinilai strategis dalam mendukung proses aksesi Indonesia sebagai anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), khususnya dalam mendorong transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Penandatanganan MoU ini menjadi bagian dari langkah BPK dalam memperluas kerja sama internasional guna mendukung reformasi tata kelola sektor publik. Melalui kemitraan ini, BPK menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.(*/Di2n Bk)