Komisi XII DPR Soroti Dampak Tambang Nikel PT Vale terhadap Nelayan Morowali

Jakarta, (Delik Asia) |  Anggota Komisi XII DPR RI, Beniyanto, menyoroti dampak aktivitas pertambangan nikel terhadap masyarakat pesisir, khususnya nelayan di Morowali, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama manajemen PT Vale Indonesia Tbk, Senin (19/1/2026).

Dalam forum yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Beniyanto menyampaikan adanya protes dari kelompok nelayan di Morowali, terutama di wilayah zona pelabuhan dan perairan laut. Para nelayan mengeluhkan penurunan hasil tangkapan ikan yang diduga berkaitan dengan aktivitas bongkar muat bijih nikel.

“Kelompok masyarakat di Morowali melaporkan berkurangnya tangkapan ikan akibat bongkar muat bijih nikel, terutama di zona pelabuhan dan laut. Kami mendorong agar dilakukan sosialisasi yang baik, sehingga manfaat kehadiran PT Vale benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Beniyanto.

Selain persoalan nelayan, Beniyanto juga menekankan pentingnya pengelolaan produk samping dari aktivitas pertambangan PT Vale Indonesia. Menurutnya, produk samping nikel memiliki potensi ekonomi yang signifikan apabila dikelola secara optimal, baik untuk menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun membuka peluang pemberdayaan tenaga kerja lokal.

Ia menilai, pengelolaan produk samping yang belum maksimal berisiko menimbulkan limbah yang berdampak pada lingkungan sekitar. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan industri hilir yang lebih terintegrasi.

“Kami ingin keberadaan PT Vale di Morowali tidak hanya berfokus pada penambangan nikel, tetapi juga mendorong tumbuhnya industri produk samping. Potensinya besar untuk menghasilkan PNBP dan menyerap tenaga kerja lokal. Ke depan, produk samping ini harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan limbah nikel yang berserakan,” tegasnya.

Komisi XII DPR RI berharap PT Vale Indonesia Tbk dapat memperkuat aspek sosial dan lingkungan dalam operasionalnya, sejalan dengan agenda hilirisasi nasional dan pembangunan berkelanjutan di kawasan industri pertambangan.(*/Red)

Sumber: Parlementer, Jakarta,Senin
19 Januari 2026