Menteri ATR/BPN: RTRW Harus Segera Direvisi, RDTR Dipercepat

Delik Asia, (Palu) |Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya pembaruan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di setiap daerah sebagai dasar arah pembangunan wilayah. Hal itu disampaikan dalam Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (10/7/2025).

“Langkah pertama yang saya minta kepada kepala daerah saat baru dilantik adalah merevisi RTRW masing-masing, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Nusron di hadapan para kepala daerah se-Sulawesi.

Ia menilai, keberadaan RTRW sebagai acuan pembangunan belum cukup memadai. Untuk itu, perlu diturunkan menjadi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang bersifat lebih teknis dan operasional.

“Kalau pembangunan hanya mengandalkan RTRW, pengambilan keputusan soal pemanfaatan ruang bisa bias dan tidak terpimpin. Maka, RDTR menjadi instrumen penting untuk memastikan arah pembangunan lebih presisi,” ujar Nusron.

Target Belum Tercapai

Secara nasional, kebutuhan dokumen RDTR mencapai 2.000. Namun hingga kini, baru tersedia 695 RDTR. Di Pulau Sulawesi, dari target 451 dokumen, masih kurang 361. Rinciannya, Sulawesi Selatan kekurangan 111 dokumen; Sulawesi Tenggara 96; Sulawesi Utara 59; Sulawesi Tengah 51; Gorontalo 23; dan Sulawesi Barat 21.

Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Nusron menekankan pentingnya kolaborasi antarpemerintah.

“Kita harus sharing the pain, sharing the gain. Sepertiga tanggung jawab kami di pusat, sepertiga di provinsi, dan sepertiga di kabupaten/kota,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu menjaga tata ruang demi keberlanjutan pembangunan dan investasi di daerah.

Sulawesi Jadi Percontohan

Dalam forum yang sama, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh. Aris Marfai, secara simbolis menyerahkan peta dasar skala 1:5.000 kepada lima provinsi di Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi menjadi wilayah pertama di Indonesia yang seluruh kabupatennya telah dipetakan secara detail.

Peta ini dinilai krusial dalam mendukung proses perizinan, mendorong investasi, serta mencegah tumpang tindih pemanfaatan lahan.

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain, Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, serta Kepala Kanwil BPN Sulawesi Tengah Muhammad Tansri.[Saf/**]