Menteri Nusron Hadiri Rapat Terbatas di Istana, Paparkan Isu-isu Strategis Terkait Pertanahan dan Tata Ruang

DelikAsia.com, (Jakarta) |  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, turut hadir dalam Rapat Terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 18 Februari 2025. Rapat tersebut bertujuan untuk membahas berbagai isu strategis seputar pembangunan infrastruktur dan tata kelola wilayah yang sangat krusial untuk kemajuan pembangunan nasional.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh seluruh Menteri di bawah Kementerian Koordinasi Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Nusron Wahid memaparkan sejumlah isu penting terkait pertanahan, tata ruang, serta pengelolaan lahan yang saat ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Selain itu, rapat juga dihadiri oleh sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga terkait yang memberikan masukan dalam diskusi yang produktif tersebut.

Dalam paparan yang disampaikan, Menteri Nusron Wahid menyoroti sejumlah isu penting yang berhubungan dengan pengelolaan lahan di Indonesia. Salah satunya adalah kebutuhan akan lahan yang semakin besar untuk berbagai sektor, mulai dari sektor hunian yang terus berkembang pesat di kota-kota besar, lahan untuk industri, hingga kebutuhan untuk sektor perkebunan yang berperan penting dalam perekonomian negara.

Namun, Nusron juga menekankan pentingnya pelestarian keseimbangan alam dan pengelolaan lahan yang ramah lingkungan, agar pembangunan yang terjadi tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan tidak merusak lingkungan hidup.

“Kita harus menemukan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi, perumahan, dan industri dengan pelestarian alam. Tidak hanya mengedepankan aspek pertumbuhan ekonomi, tetapi juga penting untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab kita dalam pembangunan berkelanjutan,” jelas Nusron Wahid dalam rapat tersebut.

Selain itu, Menteri ATR/BPN juga memaparkan pentingnya peran kebijakan pertanahan dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional. Penyelesaian sengketa lahan, sertifikasi lahan, serta kebijakan pembagian lahan yang adil untuk masyarakat, menjadi beberapa topik yang juga diangkat dalam rapat terbatas ini.

Seiring dengan fokus pada pengelolaan lahan, rapat juga membahas tentang rencana pengembangan infrastruktur yang terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia. Presiden Prabowo Subianto, dalam arahannya, menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan terkoordinasi dengan baik, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan. Infrastruktur yang baik dapat menjadi pendorong utama untuk pemerataan ekonomi, serta membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Rapat juga menyepakati perlunya inovasi dalam pengelolaan kawasan industri, kawasan perumahan, serta kawasan pertanian yang berbasis pada prinsip keberlanjutan. Dengan pendekatan yang lebih terencana dan berbasis pada teknologi yang tepat, diharapkan dapat menciptakan pengelolaan wilayah yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Selain menghadirkan berbagai pihak dari kementerian dan lembaga pemerintah, rapat ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antar sektor dan pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Nusron Wahid menyebutkan bahwa sektor pertanahan dan tata ruang membutuhkan sinergi antara berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat untuk memastikan perencanaan wilayah yang lebih holistik dan menyeluruh.

“Keberhasilan pembangunan wilayah sangat bergantung pada kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Setiap kebijakan yang diambil harus mengedepankan kepentingan bersama dan mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan,” lanjut Nusron.

Menteri Nusron Wahid juga menyampaikan bahwa meskipun sudah ada berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah bagaimana memastikan setiap kebijakan yang diambil dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pertanahan serta tata ruang.

Selain itu, penyelesaian konflik lahan yang masih sering terjadi menjadi salah satu fokus yang sangat diperhatikan oleh pemerintah. Nusron menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan adil dalam menyelesaikan sengketa lahan, serta memberikan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat yang memang berhak.

Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto ini menjadi momentum penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan di Indonesia. Dengan peran aktif Kementerian ATR/BPN dalam menyusun kebijakan pertanahan dan tata ruang yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lingkungan, diharapkan Indonesia dapat menghadapi tantangan pembangunan wilayah dengan lebih baik di masa depan. Pembangunan infrastruktur yang terencana dengan baik, pengelolaan lahan yang efektif, serta kebijakan yang berbasis pada keberlanjutan akan memastikan terciptanya pembangunan yang merata, adil, dan ramah lingkungan.[Safar/**]