Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) Kemendagri per 27 Desember 2024, beberapa provinsi mencatatkan realisasi belanja APBD yang masih rendah. Provinsi Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah menjadi wilayah yang mendapat sorotan.
“Tolong konsolidasi, dicek kembali di mana letak permasalahannya sehingga realisasinya tidak tercapai,” ujar Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin (30/12/2024).

Tidak hanya di tingkat provinsi, pemerintah kabupaten dan kota juga diminta memperbaiki capaian belanja. Kabupaten seperti Mahakam Ulu, Halmahera Utara, dan Pegunungan Bintang, serta kota seperti Prabumulih dan Balikpapan, masih perlu meningkatkan kinerjanya agar belanja APBD lebih optimal.
Tomsi juga memberikan apresiasi kepada daerah yang telah memaksimalkan belanja APBD. Menurutnya, meskipun masih ada waktu dua hari hingga akhir tahun, pemda perlu memastikan realisasi belanja dilakukan secara efektif dan efisien.
Selain fokus pada APBD, Tomsi mengingatkan pentingnya pemanfaatan lahan bera atau lahan tidak produktif untuk meningkatkan hasil pertanian. Pemda diminta mendata potensi lahan bera di wilayah masing-masing dan melaporkannya kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk mendukung peningkatan produksi pangan nasional.
“Hitung dulu berapa potensinya, buatkan surat resmi. Jika kendalanya irigasi atau pompa air, itu bisa ditindaklanjuti,” ucapnya.
Ia berharap langkah-langkah strategis tersebut dapat membantu daerah dalam mengelola anggaran dan sumber daya secara lebih baik menuju akhir tahun.[yk/**]
Tidak ada komentar