
DelikAsia.com, (Serang) | Forum Aktifis Serang Selatan dan BPI KPNPA RI Banten mengancam akan menggelar aksi di kantor Dinas PUPR Banten dan UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Serang Cilegon. Mereka menuntut agar Kepala Dinas PUPR turun langsung untuk memantau kegiatan pemeliharaan jalan yang dianggap tidak memenuhi standar.

Pekerjaan pemeliharaan jalan oleh UPT Serang Cilegon Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (PUPR) Provinsi Banten kini menjadi perhatian serius. Forum Aktifis Serang Selatan, bersama Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), berencana melayangkan surat aksi kepada Dinas PUPR Banten dan Kantor UPT pemeliharaan Jalan dan Jembatan Serang Cilegon.
Temuan di lapangan mengindikasikan tidak adanya papan informasi publik, kurangnya rambu-rambu lalu lintas, dan kualitas bahan hotmix yang sangat buruk. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Aktivis menuntut tindakan segera dari pihak berwenang untuk memastikan pemeliharaan jalan dilaksanakan sesuai standar yang berlaku.
Oman Sumatri, Sekretaris Lembaga Nasional Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Provinsi Banten, mengungkapkan temuan serius terkait pemeliharaan jalan di Jalan Petir Baros. Ia menyoroti bahwa kualitas bahan hotmix yang digunakan sangat buruk, dengan kondisi material yang sudah dingin dan tidak sesuai standar, tetapi tetap digunakan dalam proses pengerjaan.
Lanjut Oman, kondisi ini akan berpengaruh negatif pada mutu dan kualitas jalan yang sedang dibangun. Ia juga menekankan bahwa informasi ini telah dipublikasikan di media sebelumnya, menandakan urgensi dan perhatian terhadap masalah ini. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dalam proyek pemeliharaan jalan untuk memastikan standar yang layak dipenuhi.
Oman Sumatri menambahkan bahwa terdapat kebingungan terkait beberapa proyek di ruas jalan pemeliharaan Serang Cilegon. Ia mencatat bahwa ada pekerjaan pembangunan yang seharusnya tidak menjadi tanggung jawab UPT pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Misalnya, perbaikan jalan hotmix yang dilakukan tahun lalu di beberapa ratus meter ruas jalan Petir Warung Gunung menunjukkan ketidaksesuaian dalam pengelolaan proyek. Hal ini menimbulkan pertanyaan
Forum Aktivis Serang Selatan dan BPI KPNPA RI Provinsi Banten menyatakan akan segera melaporkan masalah pemeliharaan jalan kepada pihak berwenang. Mereka juga berencana untuk melayangkan surat aksi dan melakukan demonstrasi besar-besaran di kantor Dinas PUPR dan UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Serang Cilegon.
Para aktivis menilai bahwa pemeliharaan jalan yang dilakukan tidak sesuai dengan standar spesifikasi pekerjaan, yang berpotensi merugikan keuangan negara. Aksi ini dimaksudkan untuk menuntut pertanggungjawaban dan transparansi dari pihak terkait, serta memastikan bahwa proyek publik dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.[Di2N Bk/**]

Tidak ada komentar