Kritik Keras GTI: Pansel Open Bidding Harus Independen dan Bisa Diaudit

Jakarta, (Delik Asia) | Sekretaris Jenderal DPP Garda Tipikor Indonesia (GTI), Deri Hartono, menyoroti pelaksanaan seleksi terbuka atau open bidding jabatan pimpinan tinggi (JPT) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Ia menekankan pentingnya proses seleksi yang berjalan ketat sesuai prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Menurut Deri, seleksi terbuka tidak boleh berhenti sebagai formalitas administratif. Proses tersebut harus mencerminkan penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara.

“Seleksi terbuka harus berbasis sistem merit, dengan mengedepankan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil tanpa diskriminasi. Ini yang harus dijaga oleh panitia seleksi,” kata Deri kepada awak media, Selasa, 14 April 2026.

Ia menyampaikan sejumlah catatan kepada panitia seleksi (pansel) agar seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan polemik. Aspek transparansi, kata dia, menjadi hal mendasar yang harus dipenuhi, mulai dari kriteria penilaian, metode seleksi, hingga hasil setiap tahapan.

“Transparansi penting agar publik mengetahui prosesnya, sekaligus mencegah spekulasi dan menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Deri menekankan pentingnya objektivitas dalam penilaian. Peserta seleksi harus dinilai berdasarkan kompetensi, rekam jejak, dan integritas, tanpa intervensi pihak mana pun.

“Jangan sampai ada kepentingan di luar sistem yang memengaruhi hasil seleksi. Ini bisa merusak profesionalitas ASN,” katanya.

Ia juga menyoroti aspek akuntabilitas, di mana setiap tahapan seleksi harus terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun substantif.

“Semua proses harus jelas, dapat diaudit, dan sesuai aturan. Ini penting untuk menjaga kredibilitas hasil seleksi,” ujar Deri.

Lebih jauh, ia mengingatkan pentingnya independensi pansel dalam menjalankan tugas. Menurut dia, panitia seleksi harus bebas dari tekanan dan konflik kepentingan agar hasil seleksi tidak diragukan.

“Jika independensi terganggu, maka hasilnya juga akan dipertanyakan,” ucapnya.

Deri menambahkan, pengawasan dari lembaga seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadi faktor penting untuk memastikan sistem merit berjalan optimal.

Ia menilai, masukan tersebut merupakan bagian dari partisipasi publik dalam mendorong perbaikan tata kelola birokrasi, khususnya dalam pengisian jabatan strategis di daerah.

“Harapannya, seleksi ini tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi benar-benar menghasilkan pejabat yang kompeten, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan pelayanan publik,” katanya.

Ia menegaskan, pelaksanaan open bidding yang bersih dan profesional akan berdampak langsung pada peningkatan kepercayaan publik terhadap birokrasi.

“Kalau prosesnya berjalan bersih dan profesional, kepercayaan publik akan meningkat. Ini penting untuk mewujudkan birokrasi yang berdaya saing dan bebas dari praktik tidak sehat,” ujar Deri.(*/Red)