
Jakarta, (Delik Asia) | Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Penetapan tersebut didasarkan pada hasil Sidang Isbat penentuan awal Ramadan yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar di Hotel Borobudur, Selasa (17/2/2026).

“Sidang Isbat menyepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026,” ujar Menag dalam konferensi pers usai sidang.
Menag menjelaskan, musyawarah penetapan dilakukan dengan mengacu pada hasil hisab dan rukyat yang dilaksanakan oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama bersama organisasi kemasyarakatan Islam. Proses tersebut dikonfirmasi oleh laporan petugas pengamat di sedikitnya 96 titik pengamatan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Berdasarkan paparan ilmiah, ketinggian hilal di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masih berada di bawah ufuk, dengan rentang antara minus 2,41 derajat hingga minus 0,93 derajat. Sementara sudut elongasi berada pada kisaran 0,94 derajat hingga 1,89 derajat.

Dengan kondisi tersebut, secara hisab posisi hilal belum memenuhi kriteria Visibilitas Hilal yang ditetapkan MABIMS, yakni tinggi hilal minimum 3 derajat dan sudut elongasi minimum 6,4 derajat.
“Artinya, bukan hanya belum memenuhi kriteria imkan rukyat, tetapi secara astronomis hilal belum mungkin terlihat. Data hilal hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS,” jelas Menag.
Pertimbangan tersebut diperkuat oleh laporan hasil rukyat yang dilakukan Kementerian Agama di 96 titik pengamatan di seluruh provinsi. Menurut Menag, tidak satu pun laporan menyatakan hilal terlihat.
“Tidak ada laporan hilal terlihat dari seluruh titik pengamatan. Bahkan di negara-negara Islam lainnya belum ada yang memenuhi kriteria imkan rukyat, dan kalender Hijriah Global versi Turki pun tidak memulai Ramadan esok hari,” ujarnya.
Berdasarkan hasil hisab dan tidak adanya laporan rukyat, Sidang Isbat secara mufakat menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.
Menag berharap keputusan ini memungkinkan umat Islam di Indonesia dapat memulai ibadah puasa secara serentak. Ia juga mengimbau agar perbedaan pandangan yang mungkin muncul dalam penetapan awal Ramadan disikapi dengan bijak.
“Jadikan perbedaan sebagai kekayaan dan mozaik indah bangsa Indonesia. Kita telah berpengalaman hidup dalam perbedaan, namun tetap kokoh dalam persatuan,” tuturnya.
Sidang Isbat turut dihadiri Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Iskandar, serta Direktur Jenderal Bimas Islam Abu Rokhmad.
Selain itu, hadir pula pimpinan ormas Islam, para ahli falak dan astronomi dari berbagai perguruan tinggi, serta perwakilan BMKG, BRIN, Badan Informasi Geospasial, Planetarium Jakarta, dan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama.(*/Red-Feby)

Tidak ada komentar