Dibahas Bersama DPR RI, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Dipercepat

Jakarta, (Delik Asia) | Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan komitmennya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di wilayah Sumatera. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang digelar di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (18/2).

Dalam forum tersebut, Kementerian PU hadir sebagai bagian dari Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumatera yang dipimpin Kementerian Dalam Negeri.

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa progres penanganan pascabencana menunjukkan capaian signifikan di berbagai sektor strategis. Pada sektor layanan dasar, progres air baku dan air bersih telah mencapai 71 persen, dengan 153 dari 176 unit SPAM atau sekitar 87 persen telah kembali berfungsi.

Di sektor konektivitas, jalan dan jembatan nasional telah berfungsi 100 persen. Sementara itu, jalan daerah mencapai progres 93 persen dan jembatan daerah 63 persen. Pada sektor sumber daya air, penanganan 25 dari 31 daerah irigasi terdampak telah mencapai progres 81 persen, sementara seluruh TPA dan IPLT terdampak telah ditangani sepenuhnya.

Adapun pembangunan 1.301 unit rumah hunian terdampak bencana saat ini telah mencapai progres rata-rata 64 persen dan ditargetkan rampung pada Februari 2026.

Menteri Dody mengungkapkan, kebutuhan anggaran penanganan bencana periode 2025–2029 teridentifikasi sebesar Rp73,98 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp4,87 triliun dialokasikan untuk fase tanggap darurat dan Rp69,10 triliun untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebaran kebutuhan terbesar berada di Aceh sebesar Rp39,59 triliun, diikuti Sumatera Utara Rp17,35 triliun, dan Sumatera Barat Rp17,03 triliun.

“Sebagian kebutuhan tanggap darurat tahun 2026 memang diarahkan untuk bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, namun karena tidak bisa menunggu, beberapa pekerjaan telah berjalan. Kami berharap ada alokasi anggaran khusus karena hingga saat ini Kementerian PU masih diminta menyiapkan hunian sementara,” ujar Menteri Dody.

Selain pembangunan fisik, Kementerian PU juga mengoptimalkan skema cash for work atau padat karya tunai sebagai instrumen percepatan pemulihan sekaligus menjaga daya beli masyarakat terdampak. Skema ini telah diterapkan sejak Desember 2025 dan terus diperluas di seluruh wilayah terdampak.

Pada sektor pengendalian banjir dan sedimen, Kementerian PU mempercepat pembangunan 108 struktur sabo works yang terdiri dari 98 sabo dam dan 10 sand pocket untuk mengendalikan material dari hulu sungai dan melindungi kawasan hilir secara berkelanjutan.

Menutup rapat koordinasi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan apresiasi atas percepatan pemulihan yang dilakukan pemerintah. Ia menegaskan dukungan DPR RI terhadap tambahan anggaran tanggap darurat serta percepatan pembangunan hunian tetap dan sementara.

“Kami mendorong agar pemulihan di daerah yang masih membutuhkan atensi dapat diselesaikan sebelum Idul Fitri 2026. DPR RI juga menyetujui penggunaan dana tanggap darurat dari pos lain untuk mendukung pemulihan infrastruktur dan fasilitas publik,” ujarnya.

Kementerian PU menegaskan akan terus memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan cepat, adaptif, serta berkelanjutan, sekaligus menopang stabilitas sosial dan pemulihan ekonomi kawasan terdampak.(*/Yasin)