
Jakarta, (Delik Asia) | Upaya Kejaksaan dalam menuntaskan perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) kembali membuahkan hasil. Tim Satuan Tugas Intelijen Reformasi dan Inovasi (Satgas SIRI) Kejaksaan Agung berhasil mengamankan Wati Sarimin, seorang terpidana kasus TPPO yang selama ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

Penangkapan berlangsung di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (21/11/2026), sekitar pukul 22.30 WIB.

Pengamanan tersebut merupakan hasil koordinasi lintas jajaran kejaksaan, melibatkan Satgas SIRI Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, serta Kejaksaan Negeri Kota Tangerang.
Wati Sarimin, perempuan berusia 48 tahun, merupakan terpidana yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang. Perkara yang menjeratnya berkaitan dengan keterlibatan dalam perekrutan atau penerimaan seseorang melalui pemberian bayaran atau manfaat untuk tujuan eksploitasi.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 132 K/Pid.Sus/2021 tanggal 23 April 2021 menjadi dasar hukum pemidanaan terhadap Wati Sarimin.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman pidana penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp200 juta. Apabila denda tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.
Penangkapan Berlangsung Tanpa Perlawanan
Proses pengamanan di Bandara Soekarno-Hatta berjalan lancar. Berdasarkan keterangan Kejaksaan Agung, Wati Sarimin bersikap kooperatif ketika petugas melakukan penangkapan.
Setelah diamankan, terpidana selanjutnya dititipkan sementara di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tahapan berikutnya adalah penyerahan kepada Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Pontianak untuk proses pelaksanaan putusan pengadilan.
Penangkapan ini menjadi bagian dari upaya Kejaksaan memastikan setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap benar-benar dilaksanakan.
Dalam perkara pidana, putusan pengadilan tidak boleh berhenti sebatas dokumen hukum. Pelaksanaan eksekusi merupakan bagian penting dari penegakan hukum sekaligus jaminan bahwa pertanggungjawaban pidana dijalankan sesuai ketentuan.
Kejaksaan Tegaskan Tidak Ada Tempat Aman bagi Buronan
Kejaksaan Agung terus mendorong jajarannya untuk meningkatkan pemantauan terhadap para buronan yang masih belum memenuhi kewajiban hukum setelah dijatuhi putusan pengadilan.
Jaksa Agung meminta seluruh jajaran terkait agar aktif memonitor keberadaan DPO dan segera melakukan penangkapan untuk kepentingan pelaksanaan eksekusi.
Imbauan juga ditujukan kepada seluruh buronan yang masih tercatat dalam Daftar Pencarian Orang Kejaksaan RI agar segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Pesan tersebut menegaskan bahwa penegakan hukum tidak berhenti pada proses penyidikan, penuntutan, maupun putusan hakim. Negara tetap berkewajiban memastikan setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan.
Keberhasilan mengamankan Wati Sarimin sekaligus memperlihatkan pentingnya koordinasi antarsatuan kerja kejaksaan dalam memburu buronan, terutama mereka yang telah memiliki putusan pengadilan.
Dengan tertangkapnya terpidana tersebut, proses hukum kini memasuki tahapan pelaksanaan pidana sesuai putusan Mahkamah Agung.(*/RED)







Tidak ada komentar